Pemprov Banten Bakal Tindak Tegas Pelanggar Prokes Covid-19 saat Pilkada

Liputan6.com, Jakarta Untuk memastikan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 di Provinsi Banten berjalan baik di tengah pandemi Covid-19, Pemerintah Provinsi (Pemprov) setempat akan menindak tegas siapa saja yang tidak mematuhi protokol kesehatan Covid-19 yang telah diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) atau Peraturan Gubernur (Pergub). 

"Jadi itu langkah kongkrit kami dengan berkoordinasi TNI/Polri untuk pelaksanaan pergelaran pilkada ini. Dan kami juga sudah melakukan semaksimal mungkin untuk mendisiplinkan protokol kesehatan yang ada di wilayah Provinsi Banten," kata Wakil Gubernur Banten, Andika Hazrumy di Alun-Alun Barat Kota Serang, Rabu, 25 November kemarin.

Menurut Andika dengan adanya payung hukum yang menyangkut sanksi pelanggar protokol kesehatan diharapkan dapat meningkatkan kedisiplinan masyarakat dalam mencegah penularan Covid-19 saat pelaksanaan Pilkada. 

"Untuk tenaga medis nanti pada pelaksanaan Pilkada, akan berkoordinasi dengan tim Satgas Covid-19 baik itu provinsi, kabupaten/kota. Bahkan nanti kita akan menurunkan beberapa petugas di titik-titik yang menjadi zona merah penyebaran Covid-19," ujarnya dilansir Antara. 

Sementara itu, Kapolda Banten Irjen Pol Fiandar mengatakan, dalam pengamanan pilkada tahun ini pihaknya akan menurunkan sebanyak 3.500 personel dengan dibantu dari TNI yang akan di tugaskan di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS).

"Kita dari Polri akan menurunkan 3.500 personel dengan dibantu dari TNI, yang akan dikerahkan ke setiap TPS-TPS," katanya.

Menurutnya, untuk kerawanan gangguan saat ini adalah dari segi kesehatan. Oleh karena itu, lanjut Fiandar, penegakan disiplin kesehatan masyarakat sangat diperlukan.

"Kalau saat ini gangguan-gangguan yaitu dari segi kesehatan. Makanya sangat penting kita menegakkan disiplin protokol kesehatan," ujarnya.

Saksikan video pilihan di bawah ini: