DKI Jakarta Target jadi Pusat Percontohan Pembangunan Berkelanjutan

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus melakukan upaya agar tujuan pembangunan berkelanjutan bisa tercapai.

oleh Liputan6.com diperbarui 26 Nov 2020, 13:08 WIB
Suasana arus lalu lintas di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Kamis (5/11/2020). Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekonomi Indonesia pada kuartal III-2020 minus 3,49 persen, Indonesia dipastikan resesi karena pertumbuhan ekonomi dua kali mengalami minus. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus melakukan upaya agar tujuan pembangunan berkelanjutan atau (Sustainable Development Goals/SDGs) di Jakarta bisa tercapai. Setidaknya, dengan capaian itu pusat Ibu Kota akan menjadi percontohan bagi provinsi atau daerah-daerah lainnya.

"Jadi ini kita perlu kerjakan sama-sama Jakarta jadi barometer tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) bisa tercapai," Deputi Gubernur Bidang Pengendalian Kependudukan dan Pemukiman Provinsi DKI Jakarta, Suharti, dalam acara diskusi Aksi Menuju Pembangunan Berkelanjutan Dalam Masa Pandemi Covid-19, di Jakarta, Kamis (26/11).

Dia menambahkan, untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan pihaknya sudah menyiapkan beberapa strategi alternatif. Salah satunya adalah melalui penguatan data. Hal itu penting dilakukan, agar seluruh data terintegrasi menjadi satu dan bisa dipantau seluruh masyarakat.

"Kita ada Jaki atau Jakarta Kini. Masyarakat bisa mendapatkan update yang ada di Jakarta. Setiap sore mereka juga bisa menerima update informasi Covid-19," ujarnya.

Penguatan data juga perlu dilakukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat atas pentingnya kekuatan data untuk menghindari penyalahgunaan data. Baik sifatnya kepentingan pribadi atau golongan tertentu.

Di samping itu, inovasi juga terus dilakukan Pemprov DKI Jakarta dalam upaya mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Caranya dengan meningkatkan kualitas dan inovasi terhadap kebutuhan masyarakat. Mulai dari kebutuhan dasar, pembiayaan premi JKN BPJS, KJP, dan penyediaan JakWIFI.

"Inovasi baru terus dikerjakan jangan sampai pandemi merusak semua menjadi kesempatan kita untuk perbaikan. Contoh penyediaan JakWIFI. Tidak semua warga punya dana membeli pulsa dan paket data, maka kita sediakan di titik-titik RW kumuh. Masyarakat bisa gunakan secara mudah, anak-anak bisa akses dengan baik. UMKM yang lakukan bisnis online bisa terbantu karena ada JakWIFI," papar dia.

Kemudian stregi lainnya selain penguatan data dan inovasi adalah kolaborasi. Pemprov DKI Jakarta terus melakukan perluasan kolaborasi melalui Jakarta Development Collaboration Network (JDCN)untuk mempertemukan match-making berbagai pemilik sumber daya dengan kebutuhan warga.

JDCN sendiri adalah forum kolaborasi dan ko-kreasi yang dibentuk oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk memfasilitasi kolaborasi di Jakarta menjadi kota yang berkelanjutan, modern, sejahtera, dan tangguh demi kebahagiaan warganya dengan terwujudnya model Kota 4.0.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:


Hari Kedua KTT G-20, Jokowi Bahas soal Pembangunan Berkelanjutan

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan sambutan saat penyerahan Daftar Isian Penyelenggaraan Anggaran (DIPA) 2017 dan Anugerah Dana RAKCA 2016 bagi Daerah Berkinerja Baik di Istana Negara, Jakarta, Rabu (7/12). (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Presiden Joko Widodo atau Jokowi kembali menghadiri rangkaian Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G-20 secara virtual dari Istana Kepresidenan Bogor Jawa Barat, Minggu (22/11/2020) malam.

Di hari kedua KTT G-20 ini, Jokowi membahas pembangunan masa depan yang inklusif, berkelanjutan, dan tangguh.

Hal ini termasuk upaya pengentasan kemiskinan, kesenjangan, anti korupsi, pemberdayaan perempuan dan pemuda. Kemudian, pendidikan, pariwisata, ekonomi digital, serta upaya pengendalian perubahan iklim dan pelestarian lingkungan.

Seperti diketahui, dalam sesi pertama KTT Sabtu kemarin, Jokowi mendorong negara-negara G-20 untuk memberikan perhatian bagi akses terhadap vaksin Covid-19 yang harus dibuka kepada semua negara. Komitmen politik negara-negara G20 sangat dibutuhkan untuk memobilisasi pendanaan global bagi pemulihan kesehatan.

Jokowi juga memandang perlunya dukungan untuk pemulihan ekonomi dunia. Terkait hal tersebut, Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perdagangan dan Pembangunan (UNCTAD) telah meminta dukungan dana sebesar US$2,5 triliun agar negara berkembang mampu keluar dari keterpurukan ekonomi dengan memperlebar ruang fiskalnya.

Pemulihan ekonomi dunia tersebut memerlukan perhatian negara-negara G20. Salah satunya soal bantuan restrukturisasi utang untuk negara berpendapatan rendah.

"Restrukturisasi utang ini harus dibarengi dengan ditingkatkannya manajemen utang termasuk transparansi data dan dijaganya keberlanjutan fiskal," kata Jokowi dikutip dari siaran pers Sekretariat Presiden. 

Adapun rangkaian KTT G-20 tahun 2020 berlangsung di Kota Riyadh, Arab Saudi. KTT ini akan diakhiri dengan seremoni penutupan yang juga akan dihadiri oleh Presiden Joko Widodo beserta para kepala negara atau pemerintahan negara-negara G20 lainnya.

Dalam kesempatan ini, Jokowi didampingi Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Sherpa G-20 Indonesia Rizal Affandi Lukman yang juga menjabat sebagai Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, serta Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Makro Ekonomi dan Keuangan Internasional Suminto.3 dari 3 halaman


Infografis Protokol Kesehatan

Infografis DISIPLIN Protokol Kesehatan Harga Mati (Liputan6.com/Abdillah)

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya