Liputan6.com, Jakarta Pengusaha menyayangkan keputusan sejumlah pemerintah daerah (pemda) yang tetap menaikkan UMP (Upah Minimum Provinsi) tahun 2021. Kenaikan dinilai berisiko menambah kepailitan usaha di Indonesia, mengingat kondisi perekonomian global yang belum pulih sepenuhnya.
Ini diungkapkan Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani yang menyoroti penetapan UMP 2021.
Advertisement
"Kita lihat ada beberapa daerah yang menaikkan UMP 2021. Sehingga ini meningkatkan risiko juga akan kepailitan usaha di tahun depan, khususnya apabila kondisi ekonomi global belum baik," ujanya dalam webinar Proyeksi Ekonomi Indonesia 2021 di Jakarta, Kamis (26/11/2020).
Menurut dia, iklim investasi dan daya saing investasi di Indonesia saat ini masih tertinggal di kawasan Asia Tenggara. Berbagai hal menjadi penyebab, seperti mahalnya biaya penyiapan prasarana dan sarana penunjang kegiatan berusaha.
Biaya yang dimaksud seperti harga tanah, upah, logistik, dan air. " Masih menjadi termahal di Asia Tenggara. Sedangkan, harga gas dna listrik Indonesia tertinggi nomor 2 di Asia Tenggara," papar Shinta.
Hal itu dikatakan membuat investor asing masih enggan menanamkan modalnya di dalam negeri. "Karena, Indonesia tidak berpihak kepada perluasan kegiatan usaha maupun investasi," ucapnya.
Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, menyebut ada satu provinsi yang kembali menaikkan upah minimum provinsi (UMP) di tahun depan, yakni Provinsi Bengkulu. Dengan penambahan ini, maka total yang menaikkan upah di 2021 menjadi sebanyak enam provinsi, dari sebelumnya hanya lima provinsi.
“Ada enam provinsi yang menetapkan UMP 2021 lebih tinggi dari 2020,” ujar Menteri Ida dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI secara virtual, Rabu (25/11).
Adapun keenam provinsi tersebut yaitu Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, DKI Jakarta, dan Bengkulu.
Sementara itu, ada 27 provinsi lainnya yang tak menaikkan UMP di tahun depan. Satu provinsi, yakni Gorontalo, belum menetapkan kebijakan UMP di tahun mendatang.
Saksikan Video Ini
Menaker Ida: 6 Provinsi Naikkan UMP 2021
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menjelaskan, terdapat enam provinsi yang menaikkan Upah Minimum Provinsi 2021 (UMP 2021). Sementara, 27 provinsi memutuskan untuk tidak menaikkan UMP di tahun depan.
“Ada enam provinsi yang menetapkan UMP 2021 lebih tinggi dari 2020,” ujar Ida dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI secara virtual, Rabu (25/11/2020).
Adapun keenam provinsi tersebut, yaitu Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, DKI Jakarta, dan Bengkulu.
Sementara itu, ada 27 provinsi lainnya yang tak menaikkan UMP 2021. Satu provinsi, yakni Gorontalo, belum menetapkan kebijakan UMP di tahun mendatang.
Untuk diketahui, Kementerian Ketenagakerjaan memutuskan tidak ada kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) di 2021. Hal ini tertuang dalam Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan No M/11/HK.04/x/2020 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), tertanggal 26 Oktober 2020.
Atas dasar SE tersebut, kepala daerah atau gubernur di masing-masing provinsi diminta untuk mengumumkan besaran UMP 2021 paling lambat 31 Oktober 2020.
Berdasarkan pantauan Liputan6.com, ada sejumlah daerah yang memutuskan untuk menaikkan UMP 2021. Antara lain DKI Jakarta, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan.
1. DKI Jakarta
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menetapkan UMP 2021 tetap naik. Namun, Anies menekankan kenaikan UMP ini utamanya berlaku bagi perusahaan yang tak terimbas Covid-19, sejalan dengan PP Nomor 78 Tahun 2015 atau sebesar 3,27 persen.
“Pemprov DKI Jakarta menetapkan besaran UMP DKI Jakarta Tahun 2021 sebesar Rp 4.416.186,548," kata Anies. Sementara, untuk perusahaan yang terdampak Covid-19, dapat menggunakan besaran nilai yang sama dengan UMP 2020 melalui pengajuan permohonan kepada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta.
Advertisement
3. DIY
2. Jawa Tengah
Senada dengan Anies, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo turut menaikkan UMP 2021 sebesar 3,27 persen. Ganjar dengan tegas menolak permintaan Menaker agar gubernur tidak menaikkan UMP pada 2021.
Ia memilih menaikkan UMP Jateng menjadi Rp 1.798.979,12 pada 2021 dari Rp 1.742.015 di 2020. Keputusan ini mengacu pada PP No. 78/2015 tentang Pengupahan, serta hasil rapat dengan Dewan Pengupahan, serikat buruh, Apindo, dan pihak terkait lainnya.
"Kami sudah menggelar rapat dengan berbagai pihak dan sudah mendengarkan masukan. Sudah kami tetapkan UMP Jateng 2021 sebesar Rp1.798.979,12 per bulan,” kata Ganjar.
3. DIY
Selain Anies dan Ganjar, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X juga memutuskan menaikkan besaran UMP 2021 menjadi Rp 1.765.000 atau naik 3,54 persen dari besaran UMP DIY 2020 sebesar Rp 1.704.608.
"Gubernur DIY menetapkan Upah Minimum Provinsi Tahun 2021 sebesar Rp1.765.000 dan berlaku mulai 1 Januari 2021," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY Aria Nugrahadi.
Adapun, besaran UMP DIY 2021 itu ditetapkan melalui Keputusan Gubernur DIY Nomor 319/KEP/2020 yang ditandatangani Sri Sultan HB X pada 31 Oktober 2020.
4. Jawa Timur
Selanjutnya, ada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur yang menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2021 sebesar Rp 1.868.777. Nilai tersebut naik 5,65 persen atau Rp 100.000 dibandingkan dengan UMP 2020, yaitu 1.768.000.
Penetapan ini mengacu pada Keputusan Gubernur Jatim nomor 188/498/KPTS/013/2020. Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa mengatakan, keputusan UMP berdasarkan dari hasil dewan pengupahan yang terdiri dari buruh, pemerintah, dan pengusaha.
"Ada surat edaran dari Kementerian Tenaga Kerja RI no 11/2020 tentang penetapan upah minimum 2021 saat Pendemic Covid-19. Maka tanggal 27 malam sudah dilakukan rapat Dewan Pengupahan dan kemarin tanggal 30 Oktober dini hari sudah diputuskan,” ujar Khofifah.
5. Sulawesi Selatan
Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah, saat konferensi pers terkait warganya yang positif corona (Fauzan)Terakhir, Gubernur Sulawesi Selatan HM Nurdin Abdullah juga turun menaikkan UMP Sulawesi Selatan sebesar 2 persen per 1 Januari 2021.
"UMP Sulsel 2021 naik 2 persen, dari Rp 3.103.800 menjadi Rp3.165.876," kata Nurdin Abdullah.
Ketentuan ini tertuang dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 14.15/X tanggal 27 Oktober 2020 tentang penetapan upah minimum provinsi Sulawesi Selatan tahun 2021.
Reporter: Dwi Aditya Putra
Sumber: Merdeka.com
