Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan mengaku tak ingin lama-lama menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Ad Interim. Alasannya, Luhut memiliki setumpuk pekerjaan yang perlu diselesaikan.
"Soal jabatan ini saya juga enggak mau lama-lama, pekerjaan saya banyak kok," kata Luhut di Jakarta, Jumat (27/11/2020).
Advertisement
Luhut mengaku tidak tahu orang yang bakal menggantikan Edhy sebagai Menteri KKP. Sebab yang jabatan menteri merupakan hak prerogatif Presiden Joko Widodo.
"Tanya presiden. Mana saya tahu kalau itu (kandidat calon menteri)," kata Luhut.
Sementara itu, terkait jabatan Dirjen yang kosong di KKP, Luhut mengatakan telah digantikan. Namun dia tidak menyebut pengganti sejumlah jabatan kosong tersebut.
"Sudah diangkat, tidak ada masalah, tidak ada satu pun masalah di sini dalam pekerjaan," kata dia.
Di menambahkan semua telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang ada di Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Terkait pemeriksaan yang berlangsung di KPK, Luhut meminta lembaga anti rasuah itu melakukan pemeriksaan sebagai ketentuan yang ada.
"Saya minta KPK juga periksa sesuai ketentuan yang bagus saja. Jangan berlebihan enggak semua orang jelek, ada yang baik," kata Luhut.
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
Edhy Prabowo Resmi Tersangka, Jokowi Tunjuk Luhut jadi Menteri KKP Ad Interim
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan sementara. Ini menyusul penetapan tersangka kepada Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus pengurusan eskpor benih lobster.
"Presiden menunjuk Menko Maritim dan Investasi (Luhut Binsar Pandjaitan) sebagai Menteri KP ad interim (sementara)," kata Juru bicara Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Jodi Mahardi kepada wartawan, Jakarta, Kamis (26/11)
Jodi melanjutkan, penunjukan tersebut disampaikan lewat surat dari Menteri Kesekretariatan Negara Pratikno. Dalam surat itu dijelaskan penunjukan Luhut berkaitan dengan proses pemeriksaan Edhy Prabowo oleh KPK.
"Menko Luhut telah menerima surat dari Mensesneg yang menyampaikan bahwa berkaitan dengan proses pemeriksaan oleh KPK terhadap Menteri KP," kata Jodi.
Sebagai informasi, KPK menangkap Edhy Prabowo sepulang dari perjalanan dinas ke San Francisco, Amerika Serikat. Rombongan Edhy Prabowo dicegat KPK di Bandara Soekarno Hatta, Cengkareng, Tanggerang, Banten.
Dalam kasus ini, KPK menduga Edhy Prabowo menerima hadiah atau janji oleh penyelenggara negara terkait dengan perizinan tambak, usaha dan atau pengelolaan perikanan atau komoditas perairan sejenis lainnya tahun 2020.
KPK sebelumnya menangkap 17 orang di beberapa lokasi terkait kasus tersebut termasuk Edhy Prabowo. KPK membentuk tim yang kemudian bergerak melakukan penangkapan di Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta, Tangerang, Depok dan Bekasi.
Advertisement
