Liputan6.com, Jakarta Sekelompok aktivis perempuan meminta Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk dapat bertindak tegas dalam menuntaskan sejumlah persoalan yang belakangan terjadi di Indonesia.
Mulai dari pandemi virus Corona atau Covid-19, kerumunan massa Pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab, hingga kasus korupsi benih lobster atau benur Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo.
Advertisement
Pengamat Militer dan Pertahanan Connie Rahakundini Bakrie menyampaikan, Jokowi mesti memperhatikan dan mengukur tingkat rasa aman masyarakat, terutama kaum ibu yang mengkhawatirkan masa depan anak dan cucu mereka.
"Kegagalan dan keraguan negara tercermin dari cederanya objek vital nasional serta pembangkangan tokoh ormas dalam mengumpulkan massa di tengah pandemi Covid-19, serta menimbulkan gejolak dalam bentuk ancaman dan ujaran kebencian," tutur Connie dalam keterangannya, Sabtu (28/11/2020).
Seperti yang terjadi di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Menurutnya, kerusakan fasilitas di objek vital nasional tersebut imbas kerumunan massa yang menyambut kedatangan pimpinan FPI Rizieq Shihab.
Bahkan, rangkaian acara kerumunan digelar di Petamburan, Tebet, dan Megamendung. Hasilnya, muncul klaster baru Covid-19 dan polisi mengusut dugaan pelanggaran Pasal Kekarantinaan Kesehatan.
Pakar Hukum Pidana dan HAM, Harkristuti Harkrisnowo menambahkan, para aktivis yang tergabung dalam Perempuan Garda Nusantara mendesak Jokowi untuk dapat memastikan negara hadir dalam menjamin terkendalinya haluan negara.
Dia meminta negara dapat membuktikan terciptanya ketertiban dan keamanan nasional dari kendala yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.
"Negara harus membuktikan kehadirannya dengan lebih tegas, konsisten dan terukur dalam bertindak," kata Harkristuti.
** #IngatPesanIbu
Pakai Masker, Cuci Tangan Pakai Sabun, Jaga Jarak dan Hindari Kerumunan.
Selalu Jaga Kesehatan, Jangan Sampai Tertular dan Jaga Keluarga Kita.
Saksikan video pilihan di bawah ini:
Reshuffle Kabinet
Tidak hanya itu, reshuffle atau perombakan Kabinet Indonesia Maju pun diangkat. Menurut Harkristuti, Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo merupakan momentum Jokowi melakukan reshuffle secara luas.
Senada dengan itu, aktivis sosial Maryuna Nasution menyatakan dukungannya atas reshuffle Kabinet Indonesia Maju. Termasuk lembaga pemerintah lainnya demi efektivitas kerja Presiden Jokowi dalam menjalankan kebijakannya.
"Terutama pada aspek penanganan intoleransi, radikalisme dan separatisme, serta penegakan protokol kesehatan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Warga Indonesia serta sejarah bangsa ini sedang menunggu langkah tegas dan konsisten dari Bapak Presiden," kata dia.
Advertisement
