Liputan6.com, Jakarta - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meminta bupati dan wali kota di Jawa Timur untuk mencermati dan mengawal anggaran sehingga berdampak untuk pemulihan ekonomi.
"Cermati dan kawal agar anggaran benar-benar memberikan dampak positif terhadap upaya pemulihan ekonomi,” tutur dia, saat menyerahkan secara simbolis Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun Anggaran 2021, seperti dikutip dari Antara, Senin (30/11/2020).
Ia menuturkan, belanja pemerintah menjadi penggerak utama roda perekonomian nasional dan daerah. Hal ini ketika ekonomi lesu akibat pandemi COVID-19.
Baca Juga
Advertisement
Oleh karena itu, ia menuturkan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2021 harus segera direalisasikan. Hal ini karena menjadi salah satu instrument penggerak ekonomi.
Saat mengeluarkan kebijakan-kebijakan, pemerintah masih harus berhadapan dengan tantangan pandemi COVID-19 yang saat ini belum berakhir.
Oleh karena itu, pemerintah telah menentukan empat fokus kebijakan pada 2021. Fokus kebijakan itu penanganan kesehatan, perlindungan sosial, pemulihan ekonomi dan reformasi struktural.
** #IngatPesanIbu
Pakai Masker, Cuci Tangan Pakai Sabun, Jaga Jarak dan Hindari Kerumunan.
Selalu Jaga Kesehatan, Jangan Sampai Tertular dan Jaga Keluarga Kita.
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini
Serahkan DIPA dan TKDD
Sementara itu, pada kesempatan itu, Khofifah yang didampingi Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jatim Dedi Sopandi menyerahkan DIPA dan TKDD ke beberapa instansi vertikal, OPD di lingkungan Pemprov, serta buparti dan wali kota.
Total Alokasi TKDD Tahun Anggaran 2021 yang diserahkan sebesar Rp76,69 triliun lebih. Rinciannya antara lain Rp16,115 triliun untuk pembiayaan pembangunan di Jatim, dan sebesar Rp60,578 triliun pembiayaan pembangunan di 38 Kabupaten/Kota se-Jatim.
Khofifah menuturkan, beberapa poin penting sesuai arahan Presiden Joko Widodo pada saat penyerahan DIPA dan TKDD Tahun Anggaran 2021 di Jakarta pada Rabu, 25 November 2020.
"Bapak Presiden menekankan bahwa tugas utama jajaran pemerintah adalah membantu dan memecahkan masalah yang terjadi di masyarakat. Oleh karenanya, kehati-hatian, transparansi, dan akuntabilitas menjadi bagian penting dan integral dalam pelaksanaan APBN maupun APBD," kata dia.
Advertisement
