Liputan6.com, Jakarta Tenaga Ahli Utama Kedeputian III Kantor Staf Presiden (KSP) Edy Priyono mengklaim bahwa kondisi sosial ekobomi di Papua dan Papua Barat membaik pada periode 2015-2019. Dia menyebut, pada periode itu, angka kemiskinan di Papua turun dari 28,40 persen menjadi 27,53 persen.
Sementara itu, kemiskinan di Papua Barat turun dari 25,72 persen menjadi 22,17 persen. Selain itu, Indeks Pembangunan Manusia Papua diklaim naik dari 57,25 ke 60,84, sedangkan Papua Barat dari 61,73 ke 64,7.
Advertisement
"Bukti transformasi ekonomi berjalan baik di Papua," ujar Edy Priyono dikutip dari siaran persnya, Selasa (1/12/2020).
Perbaikan di ujung Indonesia itu, kata dia, sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat. Edy menyebut pembangunan jaringan jalan memperbaiki kehidupan sosial eknonomi masyarakat di Papua dan Papua Barat.
Hal itu berdasarkan studi yang dilakukan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuian Indonesia (LIPI) dan The Asia Foundation pada tahun 2018. Edy mengatakan perbaikan konektivitas membuat ekonomi masyarakay menjadi meningkat sebab mereka dapat menjual barang dagangan ke luar daerah dengan jumlah yang banyak dibanding sebelumnya.
"Pembangunan jalan mendorong penurunan biaya dan waktu tempuh," jelasnya.
Selanjutnya, dia menuturkan bahwa tingkat pengangguran terbuka dua provinsi tersebut mengalami penurunan selama periode 2015-2019. Kendati begitu, dia mengakui pertumbuhan ekonomi Papua pada 2019 memang negatif karena penurunan tajam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dari sektor pertambangan.
Hal tersebut dikibatkan transisi sistem produksi PT Freeport dari tambang terbuka menjadi tambang bawah tanah. Namun, Edy menilai pertumubuhan ekonomi Papua pada 2019 cukup bagus yaitu, 5,03 persen atau sedikit lebih tinggi daripada ekonomi nasional.
"Artinya kita bisa mengatakan bahwa secara umum distribusi pendapatan di wilayah Papua dan Papua Barat membaik,” ungkap Edy.
Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:
Pembangunan KEK di Sorong
Menurut dia, pemerintah terus melakukan pembangunan di Papua dan Papua Barat. Salah satunya, dengan membangun Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sorong, Papua Barat yang difokuskan di industri pengolahan hasil tambang (nikel) dan hasil hutan/perkebunan.
"Hal itu merupakan salah satu wujud komitmen pemerintah untuk menyebar pusat pertumbuhan ekonomi agar tidak hanya menumpuk di bagian Barat Indonesia saja," jelas Edy.
Advertisement
