Liputan6.com, Jakarta - Meningkatnya kekerasan di Papua selama beberapa bulan terakhir mendapat sorotan dari PBB. Komisi HAM PBB khawatir eskalasi kekerasan bisa menambah risiko ketegangan dan kekerasan yang baru.
Komisi Tinggi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (OHCHR) menyorot insiden penembakan warga berusia 17 tahun di Papua pada 22 November 2020. Ada lagi remaja 17 tahun yang terluka, diduga akibat tembakan aparat. Peristiwa terjadi di distrik Gome, Papua Barat.
Baca Juga
Advertisement
Pada situs resmi OHCHR, Selasa (1/12/2020), PBB turut membahas kematian pegawai gereja pada September 2020, serta kasus pembunuhan lain.
"Pada September dan Oktober 2020, ada rangkaian pembunuhan yang mengerikan terhadap setidaknya enam orang, termasuk aktivis dan pegawai gereja," ujar jubir Komisi HAM PBB, Ravina Shamdasani.
PBB menyebut ada dua pasukan keamanan yang meninggal dalam bentrokan yang terjadi.
Terkait kematian seorang pegawai gereja, PBB mengutip investigasi Komnas HAM.
"Komnas HAM menemukan bahwa satu pegawai gereja, Pendeta Yerimia Zanambani, seorang pastur gereja protestan Evangelical, kemungkinan terbunuh oleh anggota pasukan kemanan, dan bahwa pembunuhannya hanyalah 'satu dari rangkaian kekerasan yang terjadi di daerah kabupaten itu tahun ini," tulis PBB.
PBB berkata telah mengamati tren kekerasan dan penangkapan di Papua sejak Desember 2018. Waktu itu ada pembunuhan 19 pegawai Jalan Trans Papua di kabupaten Nduga oleh kelompok bersenjata di Papua.
PBB meminta kepada pemerintah untuk melakukan upaya hukum yang adil terhadap segala tindak kekerasan, siapapun pelakunya.
"Kami meminta pihak berwajib untuk melakukan investigasi menyeluruh, independen, dan imparsial kepada semua tindakan kekerasan, terutama pembunuhan, dan untuk semua pelakunya, tak peduli afiliasi mereka, agar diminta pertanggunjawaban," tulis Komisi HAM PBB.
Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:
Permintaan PBB kepada Pemerintah
Saran lain yang diminta Komisi HAM PBB adalah adanya dialog yang bermakna untuk mencegah kekerasan yang lebih lanjut. Diskusi diminta melibatkan berbagai pihak.
"Ada kebutuhan mendesak adanya sebuah platform untuk dialog bermakan dan inklusif bersama rakyat Papua dan Papua Barat," tulis PBB.
Dialog tersebut diminta membahas isu ekonomi, sosial, dan politik. PBB turut meminta adanya transparansi dalam hal pelanggaran HAM.
"Ada juga kebutuhan jelas untuk memastikan akuntabilitas bagi pelanggaran dan kekerasan HAM di masa lalu dan masa kini," jelas PBB.
Advertisement
