Sri Mulyani: Belanja APBD oleh Pemda Jauh dari Harapan

Sri Mulyani Indrawati mendorong pemerintah daerah (pemda) untuk segera meningkatkan realisasi belanja APBD

oleh Liputan6.com diperbarui 01 Des 2020, 19:39 WIB
Menteri Keuanga Sri Mulyani Indrawati (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mendorong pemerintah daerah (pemda) untuk segera meningkatkan realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hal ini guna mempercepat proses pemulihan ekonomi nasional akibat dampak pandemi Covid-19.

"Belanja daerah sejauh ini menunjukan eksekusi yang masih jauh dari apa yang kita bayangkan untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional. Ini perlu ditingkatkan," ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers Strategi Implementasi APBN 2021, Selasa (1/12/2020).

Bendahara negara ini mengungkapkan, rendahnya realisasi belanja APBD itu diakibatkan masih tingginya ketergantungan pemerintah daerah akan sejumlah program yang diusung pemerintah pusat. Sehingga banyak program yang telah disusun oleh daerah menjadi terhenti.

"Ini menjadi suatu pembelajaran karena kita berharap tentu APBD juga mampu melakukan seluruh program yang telah disusunnya. Ini bisa membantu countercyclical-nya," imbuh Sri Mulyani.

 

Bendahara negara ini mencatat, realisasi anggaran penanganan pandemi Covid-19 baru mencapai Rp30,6 triliun. Nilai itu setara 42,23 persen dari total anggaran penanganan pandemi Covid-19 sebanyak Rp72,45 triliun.

Rinciannya, realisasi untuk bidang kesehatan baru mencapai Rp14,9 triliun atau 49,12 persen dari alokasi Rp30,4 triliun. Lalu, realisasi untuk jaring pengaman sosial baru mencapai Rp12,9 triliun atau 56,6 persen dari alokasi Rp22,8 triliun.

"Terakhir, realisasi untuk dukungan pemulihan ekonomi hanya sebesar Rp2,7 triliun atau hanya 14,3 persen dari alokasi Rp19,2 triliun," jelas dia.

Sri Mulyani menyebut seretnya realisasi itu diakibatkan oleh beberapa kendala. Diantaranya kesulitan komunikasi dan koordinasi dengan pihak satgas dan pemda lain, waktu pelaksanaan tender untuk kegiatan yang relatif sempit, dan pengawasan pelaksanaanya belum cukup kuat.

Oleh karena itu, pihaknya berharap pemerintah daerah dapat segera meningkatkan belanja penanganan COVID-19 dalam APBD lebih maksimal. Alhasil diyakini dapat mempercepat proses pemulihan ekonomi nasional.

"Ini menjadi suatu pembelajaran karena kita berharap tentu APBD juga mampu melakukan seluruh program yang telah disusunnya. Ini bisa membantu countercyclical-nya," imbuh dia.

Merdeka.com

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:


Sri Mulyani: Gunakan Masker, Jangan Hanya Ditaruh di Kantong

Menteri Keuangan Sri Mulyani (tengah) saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (24/8/2020). Rapat di antaranya membahas perkembangan anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). (Liputan6.com/Johan Tallo)

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta kepada seluruh masyarakat Indonesia agar disiplin menjalankan protokol kesehatan jika sedang berada di luar rumah. Disiplin ini seperti menggunakan masker saat Pilkada dan liburan akhir tahun.

"Meskipun nanti teman-teman sekalian akan melakukan kegiatan untuk Pilkada atau untuk berlibur pada akhir tahun, jangan pernah lupakan disiplin protokol kesehatan," kata dia dalam konferensi pers di BNPB, Jakarta, Senin (30/11/2020).

"Masker harus selalu ada, cadangan harus selalu ada. Gunakan dan jangan hanya ditaruh di kantong," sambung dia.

Bendahara Negara itu ingin, agar setiap kegiatan aktivitas masyarakat selalu menerapkan 3M. Memakai masker, menjaga jarak, hingga mencuci tangan. "Kalau kita semua disiplin maka kita tidak hanya bisa mencegah covid namun kita juga bisa memulihkan ekonomi," katanya.

Sebelumnya, Sri Mulyani memastikan pemerintah terus bergerak cepat dalam penanganan kasus positif Covid-19 di Tanah Air. Bahkan, dirinya bersama para pembantu lainnya dimintai langsung oleh Presiden Joko Widodo agar tidak lengah dalam penanganan Covid-19.

"Bapak presiden tadi pagi menyampaikan kepada seluruh gubernur dan juga para menteri ke terutama pimpinan kementerian dan lembaga untuk tidak lelah dan tidak lengah di dalam menangani perkembangan Covid-19," kata dia dalam konferensi pers BNPB, secara virtual, di Jakarta, Senin (31/11).

Bendahara Negara itu menyebut, Presiden Jokowi sangat berhati-hati dan mewaspadai lonjakan kasus postif meningkat ketika memasuki periode akhir 2020. Apalagi pada periode itu banyak kegiatan masyarakat pada saat libur Natal dan Tahun Baru (Nataru).

"Dan ini adalah bulan di mana banyak sekali mungkin kegiatan masyarakat nanti menjelang libur akhir tahun yang perlu untuk diantisipasi," kata dia.

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya