Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah akan menerapkan program satu data dalam distribusi vaksin Covid-19. Kebijakan untuk mendukung penerapan tersebut pun dikeluarkan melalui Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan pandemi Covid-19.
Direktur Utama PT Pertamina Bina Medika IHC, Fathema Djan Rachmat mengatakan demi mewujudkannya, diperlukan platform digital untuk mempermudah proses distribusi vaksin. Termasuk juga untuk mendata masyarakat yang akan melakukan vaksinasi mandiri.
Advertisement
"Dalam rangka satu data, tunggu nanti aplikasi selesai baru bisa menggunakan platform supaya sesuai dengan distribusinya," kata Fathema dalam Webinar Persiapan Infrastruktur Data dan Layanan Vaksinasi Covid-19, Jakarta, Selasa (1/12).
Platform pendaftaran vaksinasi mandiri itu juga ditargetkan akan selesai sebelum tanggal 1 Januari 2021. Namun, proses pendaftaran tersebut baru bisa dilakukan setelah dibuka mendapatkan izin dari Kementerian Kesehatan.
"Vaksinasi kapan dimulai akan disosialisasikan berbarengan dengan Kemenkes dan Kominfo, kata Direktur Digital Healthcare PT Bio Farma (Persero) Soleh Ayubi.
Dalam proses distribusi vaksin membutuhkan data khusus karena kemungkinan tidak bisa didapatkan dari Kementerian Dalam Negeri lewat Direktorat Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil). Pun dengan data dari BPJS Kesehatan karena informasi yang dibutuhkan harus detail. Semisal mengenai kondisi seseorang dalam keadaan hamil, menyusui, hingga penyakit bawaan.
"Meskipun membutuhkan banyak data, Kami memastikan akan memfasilitasi proses memasukan data semudah mungkin," kata Soleh.
Reporter: Anisyah Al Faqir
Sumber: Merdeka.com
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
Erick Thohir: Masyarakat yang Mau Vaksinasi Covid-19 Mandiri Bisa Daftar di Aplikasi
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyatakan bahwa masyarakat yang menginginkan vaksinasi secara mandiri bisa mendaftar melalui aplikasi dan website. Namun, bagi masyarakat yang terkendala sinyal internet, proses vaksinasi akan melibatkan TNI atau Polri wilayah setempat secara manual.
"Yang sulit aksesnya atau keterbatasan secara digital akan melibatkan Babinsa dan Babinkamtibmas. Manual bisa diaktifkan dari TNI dan Polri," kata Erick dalam Webinar Persiapan Infrastruktur Data dan Layanan Vaksinasi Covid-19, Jakarta, Selasa (1/12/2020).
Meski begitu, pemerintah sejak awal telah memiliki data penduduk dari Kementerian Dalam Negeri dan BPJS Kesehatan. Sehingga telah mengetahui lebih awal wilayah mana saja yang sulit diakses untuk proses vaksinasi Covid-19.
"Ini modal kita juga untuk mengetahui provinsi mana yang ada hambatan mengenai penerimaan vaksin apakah halal dan lain-lain," kata Erick.
Tak hanya itu, Pemerintah juga melibatkan Majelis Ulama Indonesia. Tujuannya untuk memastikan produk vaksin halal dan masyarakat pun semakin yakin dan mau melakukan vaksin.
Sementara itu terkait jadwal pendaftaran vaksinasi, Erick mengatakan masih menunggu keputusan dari Kementerian Kesehatan. Dalam hal ini pihaknya akan melakukan pendekatan dari bawah (bottom up) bersama perusahaan swasta mengajak masyarakat melakukan vaksin sejak dini.
"Pendaftaran mandiri kita bottom up. Perusahaan individu bisa dapatkan dari sekarang," kata dia.
Advertisement
