Liputan6.com, Garut - Rencana pelaksanaan belajar tatap muka di sekolah yang ditujukan bagi pelajar SMA-SMK sederajat di wilayah Garut Selatan, Jawa Barat, awal bulan ini menulai kontra.
"Kami khawatir jika tetap dipaksakan akan menimbulkan klaster baru penyebaran Covid-19 di Kabupaten Garut," ujar Ketua Satgas Covid-19 sekaligus Bupati Garut, Rudy Gunawan, beberapa waktu lalu.
Masih tingginya angka penyebaran Covid-19 di Garut, membuat pemerintah daerah Garut berpikir ulang untuk memberikan jaminan berlangsungnya proses belajar tatap muka di sekolah.
"Apabila proses belajar tatap muka di sekolah SMA / SMK tetap dipaksakan, itu tidak memiliki izin dari Gugus Tugas Covid 19 kabupaten Garut," katanya.
Baca Juga
Advertisement
Rudy beralasan, masih belum meratanya seluruh persyaratan yang dimiliki sekolah, terutama mengenai protokoler kesehatan, menjadi pertimbangan utama bagi Pemda Garut.
"Kalau yang mengizinkan gubernur selaku ketua Gugus Tugas provinsi, maka kalau terjadi sesuatu hal pak gubernur yang tanggung jawab," ujarnya.
Hal senada disampaikan Kepala Dinas Pendidikan, Totong. Menurutnya, hilirisasi siswa dari tiap daerah, dikhawatirkan menjadi sarana baru penyebaran Covid-19 di klaster sekolah.
"Yang menjadi persoalan adalah perjalanan siswa yang biasa menggunakan angkutan umum, mereka pasti berdekatan dengan penumpang lainnya," ujarnya.
Totong menilai, pelaksanaan belajar mengajar secara langsung memang perlu, namun menyelamatkan kesehatan siswa jauh penting. "Kami khawatir muncul klaster sekolah, itu yang tidak kami harapkan," ujarnya.
Sesuai rencana, pelaksanaan belajar tatap muka di sekolah baru dilaksanakan setelah vaksin yang telah disiapkan pemerintah tersedia dan siap diberikan bagi seluruh siswa.
"Belajar tatap muka bisa dimulai awal Januari 2021," katanya.
** #IngatPesanIbu
Pakai Masker, Cuci Tangan Pakai Sabun, Jaga Jarak dan Hindari Kerumunan.
Selalu Jaga Kesehatan, Jangan Sampai Tertular dan Jaga Keluarga Kita.
Simak juga video pilihan berikut ini:
Faktor Perhambat
Sebelumnya Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XI Jawa Barat Asep Sudarsono, mengatakan Dinas Provinsi Jawa Barat, berencana menggelar belajar mengajar secara langsung alias tatap muka, mulai dicobakan sejak pekan pertama bulan ini.
Sulitnya belajar di rumah akibat buruknya akses internet terutama wilayah Garut Selatan, serta kesulitan orang tua memberikan bimbingan dalam belajar, menjadi dua faktor utama rencana tersebut.
"Pertemuan secara secara virtual (daring) terkendala dengan blank spot," ujarnya.
Hal itu diperkuat, edaran Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Mentri menyatakan, sekolah yang berada di zona hijau dan kuning, bisa menggelar belajar mengajar secara tatap muka, dengan syarat menerapkan protokol kesehatan.
Hasilnya, setelah dilakukan verifikasi dengan Tim Gugus Tugas Covid-19 Garut yang diwakili tenaga kesehatan Puskesmas terdekat, mencatat sekitar 9 Sekolah Menengah Atas (SMA) dan 6 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di 9 kecamatan di wilayah Garut Selatan bisa menggelar belajar mengajar secara langsung.
Mereka yakni Kecamatan Cisewu, Pemeungpeuk, Singajaya, Talegong, Cisompet, Caringin, Mekarmukti, Banjarwangi dan Kecamatan Cihurip.
Dalam prakteknya, pemerintah menawarkan tiga pilihan kurikulum, yakni kurikulum nasional yang biasa digunakan, kurikulum esensial dan kurikulum Darurat yang telah disediakan oleh Mentri.
Tidak hanya itu, proses belajar hanya berlangsung sekitar 4 jam, dengan jumlah siswa 50 persen. "Dan tenaga pengajarnya harus berusia dibawah 50 tahun," ujar Asep.
Sementara untuk zona Garut bagian utara dan wilayah perkotaan, hingga kini belum memungkinkan proses belajar tatap muka di sekolah karena masih zona merah.
Advertisement
