HEADLINE: Banyak Kepala Daerah Positif COVID-19 dalam Sepekan, Protokol Kesehatan Kendur?

Banyak pasien COVID-19 yang bisa sembuh. Namun, ada juga yang meninggal karena terinfeksi virus Corona ini. Di Indonesia angka kematian adalah 3,1 persen dari yang terkonfirmasi COVID-19.

Salah satu kepala daerah yang meninggal karena COVID-19 adalah Bupati Situbondo Dadang Wigiarto. Ia tutup usia karena COVID-19 pada Kamis sore, 26 November 2020 setelah dirawat selama tiga hari.

Dadang dinyatakan positif COVID-19 pada Selasa, 24 November 2020 dan dirawat di RSUD dr Abdoer Rahem Situbondo. Demikian mengutip Antara.

“Almarhum menghembuskan nafas terakhirnya di Ruang Wijaya Kusuma RSUD dr Abdoer Rahem Situbondo sekitar pukul 16.30 WIB. Oleh karena itu, mohon sambung doa dari masyarakat Situbondo, semoga almarhum husnul khotimah,” ujar Pengasuh Ponpes Mabaul Hikam, KH Zaky Abdullah.

Sebelum meninggal dunia, ia menuturkan, kondisi Bupati Situbondo Dadang Wigiarto yang terpapar COVID-19 dalam kondisi stabil.

“Saya tidak menyangka jika bapak bupati secepat itu meninggalkan kita karena kondisinya cukup baik. Itu sudah kehendak Allah SWT. Semoga amal dan ibadah Bapak Bupati diterima Allah SWT,” ujar dia.

Selain Bupati Situbondo, Wali Kota Tanjung Pinang Provinsi Kepulauan Riau, Syahrul, yang terkonfirmasi positif COVID-19 meninggal pada 28 April 2020. Kepala Dinas Kesehatan Kepri Tjetjep Yudiana mengatakan, selain Covid-19, ada penyakit penyertanya, yaitu hipertensi dan diabetes. 

Tim medis dikabarkan juga membutuhkan darah yang cukup sebelumnya untuk menstabilkan kondisi Syahrul. Ia harus menjalani cuci darah dan berbagai perawatan. Sejumlah peralatan medis didatangkan dari Kota Batam.

Lalu, Bupati Morowali Utara (Morut) Provinsi Sulawesi Tengah, Aptripel Tumimomor terkonfirmasi positif COVID-19. Aptripel sebelum meninggal dunia di RSUP Wahidin Sudirohusodo 2 April 2020 telah menjalani isolasi beberapa hari. 

Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 buka suara soal terpaparnya kepala daerah yang terkonfirmasi COVID-19. Termasuk pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta. 

"Satgas turut prihatin dengan terkonfirmasi positif COVID-19 yang dialami oleh Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta," kata Jubir Satgas Penanganan COVID-19 Wiku saat konferensi pers di Media Center COVID-19, Graha BNPB, Jakarta, Selasa (1/12/2020).

Satgas COVID-19 berharap diagnosis positif COVID-19 pada pimpinan daerah dapat menyadarkan masyarakat. Bahwa COVID-19 berpotensi untuk menular kepada siapa pun, tanpa memandang status maupun latar belakang, bahkan apapun pekerjaannya.

"Maka, Satgas ingatkan agar masyarakat betul-betul tertib protokol kesehatan dan jangan pergi ke lokasi di mana ada kerumunan. Dilarang berkerumun," ajak Wiku.

 Anggota Komisi IX DPR, Saleh Daulay mengapresiasi pengakuan Anies. Menurutnya, kejujuran terpapar Virus Corona penting untuk melacak orang yang pernah berkontak langsung.

"Saya mengapresiasi tindakan yang dilakukan oleh Anies Baswedan yang mengumumkan kalau dia ini terkena COVID-19. Ada beberapa hal yang penting terkait dengan diumumkannya atau dinyatakannya dia terkena Covid," katanya, Selasa (1/12/2020).

"Di antaranya supaya orang-orang yang pernah bertemu dengan Anies Baswedan dan kontak langsung dalam tujuh hari minimal terakhir ini bisa mengantisipasi dengan cara melakukan melakukan tes PCR," sambungnya.

"Ini harus jadi pembelajaran bagi kita untuk meningkatkan kewaspadaan agar kita semua bisa menghindari agar tidak terjangkit COVID ini ya dengan cara tentu menerapkan prokes sebagaimana yang dianjurkan oleh WHO juga pemerintah kita," tuturnya.

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko turut memuji sikap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan tokoh lain yang mengumumkan dirinya positif Covid-19.

Dia menilai sikap keterbukaan informasi ini merupakan bentuk pertanggungjawaban.

"Saya pikir kuncinya bila ini memiliki risiko terhadap lingkungan, maka harus disampaikan kepada publik. Saya pikir apa yang dilakukan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI dan juga Pak Aqil Siroj, sebuah responsibility yang sangat tinggi," kata Moeldoko kepada wartawan, Selasa (31/11/2020).

Menurut dia, dengan adanya pengumuman tersebut, masyarakat menjadi lebih waspada. Selain itu, juga memudahkan tracing (pelacakan) kepada masyarakat yang pernah berinteraksi dengan pasien Covid-19.

Menurut Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Hermawan Saputra, tertularnya kepala daerah dan pejabat menunjukkan bahwa Virus Corona penyebab COVID-19 bisa menular ke siapa saja. 

 "Jadi ketika mereka mengumumkan dirinya (terkena COVID-19), itu menunjukkan bahwa mereka saja bisa kena," katanya kepada Health Liputan6.com pada Rabu (2/12/2020). "Bahkan Virus menyerang mereka yang terus menganjurkan dan melakukan protokol kesehatan (memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak) secara ketat. Siapa saja bisa tertular.

Hermawan mengatakan, sisi lengah dalam pekerjaan para pejabat, tetap bisa membuat mereka berisiko terpapar Virus Corona meski selalu mencoba menerapkan protokol kesehatan.

"Jadi memang, Virus Corona penyebab COVID-19 ini, seberapa pun orang tetap menggunakan masker, menjaga jarak, tetapi begitu ada risiko keramaian, tetap risiko penularannya tinggi," Hermawan melanjutkan.

"Maka dari itu, pemerintah dan masyarakat tetap tidak boleh menganggap remeh COVID-19. Kasusnya itu luar biasa besar, (lebih) dari sekadar data yang diumumkan."

Setelah sejumlah kepala daerah terkonfirmasi COVID-19, sesuai protokol kesehatan, penelusuran kontak dilakukan. Hal ini merupakan bentuk identifikasi terhadap orang-orang yang pernah melakukan kontak dengan pasien positif COVID-19.

Menurut Gubernur DKI Jakarta, Anies Bawesdan, tim tracing dari Dinas Kesehatan juga sudah mendata dan menghubungi pihak-pihak yang berkontak dengannya. Semua ini dilakukan untuk menekan Covid-19 menyebar luas.

"Tentu tim tracing dari Dinkes juga akan mendata dan menghubungi kontak erat saya. Seluruh prosedur terkait akan dijalankan," jelas Anies Baswedan.

Dia juga meminta, semua pihak yang pernah kontak atau bertemu dengannya beberapa hari terakhir melakukan tes.

"Bagi siapapun yang pernah bertemu saya dalam beberapa hari terakhir, bisa kontak ke Puskesmas terdekat untuk menjalani swab test," kata Anies Baswedan dalam keterangan tertulis, Selasa (1/12/2020).

Selain itu sebagai treatment atau perawatan, adalah isolasi pada mereka yang kontak erat dengan orang positif sampai terbukti tidak mengidap COVID-19. Konsep treatment termasuk dalam merawat orang yang positif agar tidak menular virus SARS-CoV-2 ke orang lain.

Penyemprotan disinfektan juga dilakukan di lokasi bekerja para kepala daerah. Termasuk di kantor Balai Kota DKI Jakarta usai Gubernur Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Ahmad Riza Patria positif COVID-19. Hal ini dilakukan pada Selasa, 1 Desember 2020 guna mencegah penyebaran virus di lingkungan Balai Kota.

Penyemprotan disinfektan dilakukan pada pukul 16.00 WIB dengan melibatkan 150 personel damkar dari berbagai suku dinas pemadam di Jakarta. Beberapa area yang menjadi sasaran penyemprotan disinfektan adalah Gedung Blok G 23; Gedung Blok F 4; Gedung Blok D4; Gedung Blok E 4; Gedung Blok H 21 Lapis; Blok A,B,C; Balai Agung; dan Area Luar Gedung Balaikota.

Tidak dipungkirii, Virus Corona membuktikan diri bisa menyerang tanpa pandang bulu. Bahkan pemimpin daerah masuk dalam golongan berisiko tinggi terpapar virus yang awalnya ditemukan setahun lalu di Wuhan, Cina. Co-founder Kawal COVID-19, Elina Ciptadi, mengatakan, para pejabat pemerintah memiliki risiko lebih tinggi tertular virus Corona baru ketimbang orang yang bekerja dari rumah.

“Mereka tidak mungkin di rumah terus. Mereka pasti tetap bertemu orang, tetap rapat, dan banyak acara yang harus dihadiri, itu tidak terhindarkan bagi pejabat pemerintah,” ujar Elina kepada Health Liputan6.com melalui sambungan telepon, Rabu (2/12/2020).

Orang seperti Anies Baswedan, lanjut Elina, pasti akan bertemu dengan banyak orang dan tidak diketahui siapa di antaranya yang membawa virus Corona penyebab COVID-19.

Harus dilakukan penelusuran kontak erat, dihubungi dan dites satu per satu untuk mengetahui rantai penyebarannya. Hanya saja hal ini belum dilakukan.

Menurut Elina, jika pun sudah dilakukan, tapi hasil penelusurannya belum dibuka ke publik sehingga penular COVID-19 tidak dapat diketahui secara persis.

Elina mengatakan bahwa kapasitas testing COVID-19 Indonesia masih di bawah standar Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Hal ini secara otomatis membuat banyak orang tanpa gejala (OTG) tidak terdeteksi dan tidak diberi tindakan yang tepat.

“Semakin sedikit kita mengetes semakin banyak OTG di luar sana yang tidak terdeteksi. Sementara, tidak ada cara mudah untuk mengakhiri pandemi ini,” katanya.

Cara yang paling mungkin dilakukan adalah pengetesan secara luas guna memisahkan antara yang negatif dan positif COVID-19.

“Ini yang belum dilakukan secara masif oleh pemerintah Indonesia. Baik di level pemda maupun di level pusat. Penekanan tentang pentingnya tes masif, karantina, dan isolasi yang diawasi masih belum berjalan," kata Elina.