Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo untuk menduduki jabatan Menteri Kelautan dan Perikanan (Menteri KKP) Ad Interim. Mentan Syahrul Yasin Limpo menggantikan posisi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan yang sebelumnya juga ditunjuk sebagai Menteri KKP Ad Interim.
Pergantian ini dilakukan karena Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan tengah melakukan perjalanan dinas keluar negeri. "Pak Luhut tugas ke luar negeri," kata Sekertaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan, Antam Novambar kepada wartawan, Jakarta, Rabu (2/12/2020).
Advertisement
Dalam surat yang ditandatangani Menteri Sekretariat Negara, Pratikno, Luhut akan menjalani perjalanan dinas pada 2-10 Desember 2020. Permintaan izin perjalanan dinas tersebut pun telah diajukan Luhut kepada Presiden sejak tanggal 22 November 2020.
"Pada intinya memohon kepada Bapak Presiden untuk melakukan perjalanan dinas keluar negeri pada tanggal 2-10 Desember," tulis Pratikno dalam surat tersebut.
"Kami beritahukan Bapak Presiden berkenan menunjuk Menteri Pertanian untuk menggantikan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan Ad Interim," tulis Pratikno dalam surat tersebut.
Reporter: Anisyah Al Faqir
Sumber: Merdeka.com
Saksikan video pilihan di bawah ini:
Gantikan Edhy Prabowo sebagai Menteri Ad Interim, Luhut Pimpin Rapat KKP
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan hari ini memanggil Sekertaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Antam Novambar dan Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, TB. Haeru Rahayu ke kantornya.
Penggilan tersebut usai Luhut ditunjuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggantikan Edhy Prabowo sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan ad interim.
Dalam pertemuan tersebut Luhut sebagai Plt. Menteri Kelautan dan Perikanan meminta program dan aktivitas tetap terus berjalan sebagaimana mestinya.
"Pokoknya program yang baik jangan terhenti, kita lakukan evaluasi jika ada yang perlu diperbaiki” kata Luhut dalam keterangan persnya di Jakarta, Kamis (26/11).
Direncanakan Jumat sore, 27 November 2020, Luhut akan memimpin rapat dengan jajaran eselon 1 dan 2. Untuk itu dia meminta Antam Novambar menyiapkan daftar tunggu isu yang perlu diputuskan oleh Menteri KKP ad interim.
Luhut ingin tidak ada kesan kebijakan tidak berjalan lantaran tidak ada menteri yang bertugas.
“Jangan sampai ada istilah tidak bisa dilakukan karena tidak ada Menteri” kata Luhut mengakhiri.
Advertisement
Edhy Prabowo Resmi Tersangka, Jokowi Tunjuk Luhut jadi Menteri KKP Ad Interim
Untuk diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan sementara. Ini menyusul penetapan tersangka kepada Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus pengurusan eskpor benih lobster.
"Presiden menunjuk Menko Maritim dan Investasi (Luhut Binsar Pandjaitan) sebagai Menteri KP ad interim (sementara)," kata Juru bicara Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Jodi Mahardi kepada wartawan, Jakarta, Kamis (26/11)
Jodi melanjutkan, penunjukan tersebut disampaikan lewat surat dari Menteri Kesekretariatan Negara Pratikno. Dalam surat itu dijelaskan penunjukan Luhut berkaitan dengan proses pemeriksaan Edhy Prabowo oleh KPK.
"Menko Luhut telah menerima surat dari Mensesneg yang menyampaikan bahwa berkaitan dengan proses pemeriksaan oleh KPK terhadap Menteri KP," kata Jodi.
Sebagai informasi, KPK menangkap Edhy Prabowo sepulang dari perjalanan dinas ke San Francisco, Amerika Serikat. Rombongan Edhy Prabowo dicegat KPK di Bandara Soekarno Hatta, Cengkareng, Tanggerang, Banten.
Dalam kasus ini, KPK menduga Edhy Prabowo menerima hadiah atau janji oleh penyelenggara negara terkait dengan perizinan tambak, usaha dan atau pengelolaan perikanan atau komoditas perairan sejenis lainnya tahun 2020.
KPK sebelumnya menangkap 17 orang di beberapa lokasi terkait kasus tersebut termasuk Edhy Prabowo. KPK membentuk tim yang kemudian bergerak melakukan penangkapan di Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta, Tangerang, Depok dan Bekasi.
