Liputan6.com, Jakarta - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pengendalian Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2020. Rakor digelar untuk meninjau kembali kegiatan yang telah dilaksanakan Kementerian dan Lembaga yang dikoordinasikan oleh BNPP pada 2020.
Rakor sekaligus menjadi sarana penajaman progam prioritas pengelolaan perbatasan negara pada 2021 ini diikuti kurang lebih 500 peserta dengan penerapkan protokol kesehatan di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, Rabu 2 Desember 2020. Para peserta yang tidak datang di tempat akan mengikuti kegiatan secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting.
Advertisement
Selain itu untuk memastikan peningkatan efektivitas sekaligus melaksanakan percepatan pengelolaan perbatasan negara secara terpadu, dalam rangka memperkokoh tegaknya kedaulatan NKRI dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan.
Pelaksana Tugas Sekretaris BNPP Kemendagri Suhajar Diantoro dalam sambutannya memaparkan sejumlah rencana strategis mengenai pembangunan perbatasan negara. BNPP terus mematangkan rencana pembangunan kawasan strategis nasional tersebut yang diharapkan akan segera disetujui oleh Presiden sehingga dapat dikerjakan pada 2021.
“Kami sedang menyusun rencana induk tahap akhir perbatasan negara, targetnya selesai dalam satu minggu ke depan. Kita berharap akan ditandatangani dan akan menjadi pedoman mengelola pembangunan di perbatasan negara dari tahun 2020 sampai tahun 2024,” ujar Suhajar.
Dia juga menyampaikan perkembangan serta rencana manajemen pengelolaan lalu lintas orang dan barang di Pos Lintas Batas Negara (PLBN). Sesuai arahan Presiden Joko Widodo, diharapkan dapat menjadi sentra ekonomi baru dan mendatangkan kesejahteraan bagi warga sekitar dan masyarkat secara luas.
“Sampai 2024 kita merancang ada 24 PLBN dan anggaran 2021 masih terkonsentrasi untuk Covid-19 serta pemulihan ekonomi. Seluruh kekuatan negara dialokasikan untuk penanganan Covid-19 karena keselamatan rakyat adalah kepentingan tertinggi,” ungkap Suhajar.
Deputi Bidang Pengembangan SDM Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) Arif Rahman Hakim menyampaikan dukungannya dalam pembangunan wilayah perbatasan di penjuru Tanah Air.
Hingga saat ini Kemenkop UKM telah melaksanakan pengembangan koperasi dan usaha kecil dan menengah di wilayah perbatasan dan terpencil di seluruh penjuru Indonesia. “Kami mendukung dan siap bersinergi untuk pembangunan wilayah perbatasan. Pada 2020 sampai 2024 ini pengembangan Koperasi dan UKM akan diteruskan di wilayah perbatasan,” kata Arif.
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
Dukung Pengembangan Wilayah
Staf Ahli Bidang Pengembangan Usaha Kemenparekraf Dadang Rizki Ratman juga mendukung pengembanga wilayah perbatasan, khususnya pada sektor pariwisata. Menurut dia, pengembangan pariwisata di wilayah perbatasan harus lebih memerhatikan masyarakat sekitar yang bertindak sebagai pelaku usaha untuk mendukung kegiatan wisata.
“Dalam pemasaran dan pengembangan destinasi wisata di daerah harus memerhatikan 3A di antaranya akses transportasi, kemudian atraksinya apa, wisata alam, budaya, buatan. Selanjutnya, amenitas (fasilitas pendukung) seperti sarana prasarana, bagaimana apakah ada listrik, air minum, dan lain-lain. Dari kesemua hal itu apa dulu yang harus disiapkan? Menurut saya, SDM lebih penting, kita punya tempat bagus , tapi kalau SDM tidak mengelola, sayang,” ujar Dadang.
Sekretaris Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Gunawan turut mendukung pembangunan wilayah perbatasan, khususnya dalam hal pembangunan kawasan ekonomi. Kementan berharap dengan rencana pengembangan ini dapat menjadikan wilayah perbatasan di penjuru Tanah Air sebagai lumbung pangan dan ekonomi bagi bangsa Indonesia.
Direktur Sarana Distribusi dan Logistik Kementerian Perdagangan Frida Adiati juga memberikan dukungannya melalui berbagai program kinerja Kemendag pada Tahun Anggaran 2020, di antaranya melalui pembangunan sarana perdagangan berupa pasar rakyat dan gudang non-SRG.
Advertisement
