Ombudsman Kepri Kritik Pendistribusian APD Pilkada yang Tak Sesuai Prosedur

Sengkarut penyaluran APD untuk gelaran Pilkada Kepri patut dipertanyakan, padahal tahapan-tahapannya sudah jelas, sementara waktu pencoblosan sudah dekat.

oleh Ajang Nurdin diperbarui 05 Des 2020, 02:00 WIB
Ombudsman Perwakilan Provinsi Kepri menyayangkan Perlengkapan Alat Perlindung Diri (APD) untuk penyelenggarakan Pilkada di Provinsi Kepri yang belum tersalurkan. (Liputan6.com/ Ajang Nurdin)

Liputan6.com, Batam - Ombudsman Perwakilan Provinsi Kepri menyayangkan Perlengkapan Alat Perlindung Diri (APD) untuk penyelenggarakan Pilkada di Provinsi Kepri yang belum tersalurkan.

Kepala Perwakilan Ombudsman Kepri, Lagat Parroha Patar Siadari, Kamis (3/12/2020) mengatakan, sengkarut penyaluran APD untuk gelaran Pilkada patut dipertanyakan, padahal tahapan-tahapannya sudah jelas, sementara waktu pencoblosan sudah dekat.

"Ini menghawatirkan," katanya.

Lebih lanjut Lagat mengatakan, saat pihaknya meninjau Kantor KPU Sekupang pada 26 dan 27 November lalu, peralatan APD Covid-19 yang tersedia untuk penyelenggaraan Pilkada hanya masker dan hazmat.

"Sekitar 6.857 boks masker, 2.177 set baju hazmat," katanya. Sementara untuk thermo gun dan handsanitizer masih menunggu dari pusat.

Lagat menyayangkan pendistribusian APD untuk penyelenggaraan Pilkada yang terkesan lambat tersebut. Padahal dilihat dari kondisinya, Kota Batam merupakan kota yang muda diakses dengan sistem transportasi yang sudah bagus.

"Kalau Kota Batam saja begini, bagaimana daerah dan kota lain, seperti Natuna, Anambas, Lingga, transportasinya sulit, apalagi kondisi cuaca ekstrem," katanya.

Penyelenggara Pilkada di Kepri, kata Lagat, perlu menjamin warga terlindungi dari Covid-19. Jangan sampai Pilkada justru menjadi klaster baru penyebaran Covid-19 di Kepri. 

Sementara itu, saat dikonfirmasi Liputan6.com, Komisioner KPU Provinsi Kepri, Widiono Agung mengatakan, KPU Kepri saat ini tengah menyiapkan pendistribusian logistik dan Bimtek KPPS.

"Logistik 97 persen seluruh kabupaten/kota, khususnya pulau terluar, dan sudah kami rencanakan tinggal formulir saja yang belum, bimtek kpps terkait pelaksanaan Pilkada di masa Covid," Kata Widiono.

Dirinya juga mengatakan, untuk menjamin gelaran Pilkada yang bebas Covid-19, pihaknya telah melakukan rapid test massal terhadap total 36.558 anggota KPPS dan petugas TPS di seluruh wilayah Kepri. Dari total yang diperiksa, ada 610 orang yang dinyatakan reaktif Covid-19.

 

 

** #IngatPesanIbu

Pakai Masker, Cuci Tangan Pakai Sabun, Jaga Jarak dan Hindari Kerumunan.

Selalu Jaga Kesehatan, Jangan Sampai Tertular dan Jaga Keluarga Kita.

Simak juga video pilihan berikut ini:

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya