Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Indonesia menyebutkan bahwa Japan Bank for International Cooperation (JBIC) telah berkomitmen untuk berinvestasi ke sovereign wealth fund atau Lembaga Pengelola Investasi (LPI). Tak tanggung-tanggung, nilai komitmen nilai investasi tersebut mencapai USD 4 miliar atau kurang lebih Rp 56,72 triliun (kurs Rp 14.182).
Komitmen investasi tersebut disampaikan oleh Gubernur JBIC Tadashi Maeda dalam pertemuan dengan delegasi Indonesia yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.
Advertisement
Saat ini Pemerintah Indonesia tengah menyiapkan detail perjanjian kerja sama dengan JBIC dan kemungkinan akan merealisasikan investasi tersebut pada kuartal I 2021.
Delegasi Indonesia yang dipimpin oleh Menko Luhut memang tengah melakukan perjalanan ke beberapa negara untuk memperomosikan Lembaga Pengelola Investasi. Luhut telah bertemu dengan beberapa perusahaan pembiayaan milik pemerintah dan juga inevstor swasta, seperti dikutip dari Bloomberg, Sabtu (5/12/2020).
Pada bulan lalu, Pemerintah Indonesia menyatakan bahwa U.S. International Development Finance Corporation (DFC) telah menandatangani kesepakatan investasi sebesar USD 2 miliar untuk LPI. Dengan begitu, jumlah komitmen yang diberikan oleh JBIC ini lebih besar dibanding dengan DFC.
Pemerintah Indonesia saat ini tengah menyelesaikan Peraturan pemerintah yang akan memperkuat pembentukan sovereign wealth fund atau Lembaga Pengelola Investasi tersebut. Rencananya, di tahap awal pemerintah akan menyuntikkan dana kurang lebih USD 5 miliar dalam bentuk tunia tunai maupun aset negara.
Beberapa pejabat mengatakan bahwa pemerintah Indonesia berencana untuk mengumpulkan dana kurang lebih USD 15 miliar yang akan digunakan untuk membiayai proyek infrastruktur termasuk juga untuk melancarkan rencana pemindahan ibu kota ke Kalimantan.
Dalam perjalanannya ke Tokyo, Menko Luhut juga mengadakan pertemuan dengan setidaknya 20 calon investor Jepang di bidang keuangan dan energi.
Menko Luhut dan Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir juga berencana untuk pergi ke Abu Dhabi dan Arab Saudi untuk mencari lebih banyak dukungan untuk Lembaga Pengelola Investasi.
Saksikan video pilihan berikut ini:
Lembaga Pengelola Investasi Jadi Alternatif Pembiayaan Pembangunan Nasional
Sebelumnya, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Iskandar Simorangkir, mendukung penuh pendirian Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau Sovereign Wealth Fund (SFW). LPI bisa menjadi alternatif pembiayaan untuk pembangunan nasional.
"Di sisi lain (SWF) menjadi sarana pemerintah untuk alternatif baru sumber pembiayaan pembangunan nasional. Sehingga ini (SWF) untuk stimulus perekonomian kita. Oleh karena itu, perlu dibentuk LPI atau Sovereign Wealth Fund (SWF)," kata dia dalam webinar Serap Aspirasi Undang-Undang Cipta Kerja Sektor Keuangan dan Investasi Pemerintah, pada Rabu 2 Desember 2020.
Selama ini pembiayaan pembangunan nasional sangat tergantung dengan dana jangka pendek, salah satunya akibat tata kelola investasi yang belum optimal. Walhasil saat terjadi sedikit saja gejolak, banyak dana investor yang lari dari Indonesia.
"Ketika jangka pendek terjadi capital flight atau gejolak sedikit saja, kita kelimpungan semua. Sebab, nilai tukar Rupiah ikut melemah, IHSG melemah, dan dana investor juga keluar yang bisa memicu krisis keuangan juga karena belum baiknya pengelolaan dana investasi," terangnya.
Untuk itu, pihaknya mendukung penuh pembentukan SWF oleh pemerintah Jokowi dalam waktu dekat. Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi ketergantungan pemerintah terhadap dana jangka pendek dengan memberi kepastian terkait penempatan dana investasi yang tersimpan di Lembaga Pengelola Investasi.
"Sehingga kita bisa sedikit-sedikit mengurangi ketergantungan terhadap dana jangka pendek. Sebab, kita punya dana yang kita kelola di LPI untuk pembangunan nasional yang lebih berkelanjutan," tukasnya.
Advertisement
