Liputan6.com, Jakarta- Kedutaan Besar Inggris di Indonesia mengatakan, hari Anti-Korupsi Internasional pada 9 Desember merupakan kesempatan bagi publik dan politikus untuk melawan korupsi, mempublikasikan apa yang telah mereka lakukan, dan mengeksplorasi langkah-langkah apa saja yang bisa dilakukan untuk memberantas tindakan yang melanggar hukum tersebut.
Maka dari itu, dalam rangka menyambut hari Anti-Korupsi Internasional, Kedutaan Besar Inggris dan Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa Urusan Narkoba dan Kejahatan (UNODC) akan menyelenggarakan diskusi webinar pada Selasa 8 Desember.
Advertisement
Webinar itu digelar untuk meningkatkan kesadaran anti-korupsi, membahas pengadaan publik dan reformasi kepemilikan manfaat perusahaan di Indonesia, demikian dari rilis Kedutaan Besar Inggris di Jakarta, Senin (7/12/2020).
Sejak meratifikasi Konvensi PBB Anti-Korupsi (United Nations Convention Against Corruption, UNCAC) pada 2006, Indonesia telah membuat kemajuan dalam pemberantasan korupsi melalui implementasi konvensi yang berkelanjutan.
Kedutaan Besar Inggris menyampaikan, dalam berbagai penangkapan dan penuntutan, kegiatan penegakan hukum telah mencapai puncaknya. Meskipun demikian, pemberantasan korupsi di Indonesia tetap menjadi tantangan yang signifikan karena sifat sistemik dari praktik korupsi yang tertanam di beberapa sektor.
Selain itu, pandemi Virus Corona COVID-19 juga menyoroti banyak tantangan yang masih perlu dipenuhi, termasuk dalam kaitan pengadaan publik dan keterbukaan Beneficial Ownership.
"Korupsi di mana pun mengancam integritas pasar, merusak persaingan yang sehat, menghalangi masuknya investasi asing secara langsung, merusak kepercayaan publik, dan merusak aturan hukum. Pada acara ini peserta akan berbagi pengalaman tentang pengadaan publik dan konteks Beneficial Ownership di Indonesia terkait dengan tantangan yang ada, khususnya seputar transparansi," tutur Duta Besar Inggris untuk Indonesia dan Timor-Leste, Owen Jenkins.
Selanjutnya, Dubes Owen Jenkins juga menyampaikan, "Kami juga akan membahas upaya dan kebijakan anti-korupsi substansial Indonesia, serta bagaimana dukungan Inggris melalui program Anti-Korupsi kami di Indonesia mendukung upaya pemerintah Indonesia dalam bekerja dengan mitra-mitra kami termasuk UNODC, Layanan Digital Pemerintah, Kemitraan Kontrak Terbuka dan Kepemilikan Terbuka."
Saksikan Video Berikut Ini:
Kerja Sama Inggris-Indonesia dalam Inisiatif Pencegahan Korupsi
"Harus ada komitmen dari para pemimpin di setiap sektor bahwa praktik korupsi tidak akan ditolerir dan sanksi terberat akan diberikan dan ditegakkan terhadap mereka yang melakukan korupsi," kata Country Manager UNODC dan Liaison untuk ASEAN, Collie Brown.
"Penggunaan teknologi untuk meningkatkan transparansi dan pemantauan yang efektif juga harus ada. Selain itu, sistem yang dapat mencegah adanya konflik kepentingan dan transparansi dalam langkah-langkah pendanaan politik juga harus ada," tambahnnya.
Kerja sama antara Inggris dan Indonesia dalam inisiatif pencegahan korupsi melalui Program Anti-Korupsi Global, termasuk kegiatan di Tanah Air untuk memperkuat kapasitas otoritas dalam memerangi korupsi, meningkatkan keterbukaan Beneficial Ownership, dan digitalisasi pengadaan publik.
Selain itu, kegiatan ini juga melengkapi Strategi Antikorupsi Inggris 2017-2022, bekerja sama dengan negara lain untuk memerangi korupsi dan memperbaiki iklim bisnis secara global.
Kegiatan webinar tersebut akan terdiri dari Diskusi Panel yang berfokus pada Agenda Reformasi Pengadaan Publik di Indonesia, yang menghadirkan sejumlah pembicara yakni Herda Helmijaya (Koordinator Harian Tim Strategi Nasional Pencegahan Korupsi KPK), Sarah Sadiqa, S.H., M.Sc. (Deputi Pengembangan Strategi dan Kebijakan di LKPP).
Tak hanya itu, webinar itu juga akan dihadiri oleh Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Bappenas, Taufik Hanafi, dan perwakilan dari masing-masing mitra pendukung program Anti-Korupsi Inggris- Government Digital Service, UNODC, Kontrak Kemitraan Terbuka dan Kepemilikan Terbuka.
Advertisement
