Melihat Persiapan Pengamanan Daerah Jelang Pilkada Serentak 2020

Polres Kota (Polresta) Surakarta membentuk Tim Pengurai Kerumunan (TPK) untuk memberi rasa aman dan nyaman pada pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 di Solo, pada 9 Desember mendatang.

Kepala Polresta Surakarta Kombes Pol Ade Safri Simanjutak mengatakan, pihaknya akan membentuk lima tim TPK dimana masing-masing kelompok akan bertugas di setiap wilayah kecamatan.

"Setiap tim dipimpin oleh seorang perwira Polsek setempat," ujar Ade Safri di Solo, Minggu, 6 Desember 2020, dilansir Antara.

Dia menjelaskan nantinya tugas tim TPK tersebut akan bergerak di wilayah hukum Polsek masing-masing untuk memburu kerumunan dan cara bertindak (CB) yang jelas.

Pada hari H pemungutan suara Pilkada 2020, TPK akan bergerak dengan setiap tim sebanyak 40 personel dengan mengendarai kendaraan roda empat maupun dua, dan dipimpin seorang perwira.

"Kami meminta tidak ada kerumunan selama pandemi COVID-19, karena kerumunan massa akan sangat rentan terhadap penyebaran virus Corona secara masif," ungkap Ade Safri.

Selain bergerak di wilayah hukum polsek masing-masing untuk mengurai serta bubarkan kerumunan massa, mereka juga bertugas untuk mengamankan TPS.

"Petugas pengamanan di setiap TPS jika mengetahui ada kerumunan langsung memberikan informasi kepada TPK langsung datang ke lokasi membubarkan kerumunan itu," kata Ade Safri.

Jika ada yang melawan imbauan dan perintah petugas untuk membubarkan diri agar dilaksanakan penegakan hukum merujuk pada Undang-Undang kekarantinaan kesehatan dan UU wabah penyakit menular.

Polresta Surakarta juga telah melakukan tes usap cepat antigen kepada anggotanya yang akan diturunkan di 1.231 tempat pemungutan suarat (TPS) di Solo guna memberikan jaminan keamanan.

"Kami melakukan tes usap cepat terhadap sebanyak 411 personelnya yang akan bertugas di TPS, dan hasilnya semuanya non reaktif atau negatif. Kami ingin memberikan jaminan bahwa petugas yang diturunkan untuk pengamanan di TPS dalam kondisi sehat," jelas Ade Safri.

Dua hari menjelang pelaksanaan Pilkada Kota Depok, ratusan anggota TNI dan Polri telah berdatangan. Mereka akan membantu pengamanan Pilkada Depok, pada 9 Desember nanti.

Guna menguatkan pengetahuan dan pemetaan, anggota TNI-Polri terlebih dulu diberikan orientasi pemahaman Tempat Pemungutan Suara (TPS) sebelum dilakukan pergeseran pasukan.

"Untuk TNI sudah dilakukan pergeseran, sedangkan untuk Polri diberikan orientasi TPS. Total keseluruhannya mencapai 1.098 anggota," kata Kapolresta Depok Kombes Azis Andriansyah, Senin, 8 Desember 2020.

Azis menjelaskan, pasukan TNI yang sudah masuk di Kota Depok berjumlah dua SSK atau 200 personel. Pasukan tersebut berasal dari Yonkav 07 dan Yonkav 201.

Selain itu, Kodim 0508 Depok menyiagakan anggota sebanyak 200 pasukan. Anggota TNI sudah di kirim ke tiap rayon atau Polsek di wilayah Kota Depok.

"Untuk anggota Polri akan di geser besok dan hari ini terlebih dahulu diberikan orientasi TPS. Anggota Polri sebanyak 600 anggota disiagakan," tutur Azis.

Terkait pola pengamanan saat pilkada nanti, dua anggota akan mengawasi delapan TPS dibantu 16 Linmas. Untuk itu, sebelum anggota melakukan pengamanan, mereka akan terlebih dahulu mengenal kondisi TPS, petugas TPS maupun kondisi lingkungan di sekitar TPS.

"Selain pengamanan anggota akan pengawasi protokol kesehatan di TPS," ungkap Azis.

Azis menuturkan, pilkada tahun ini berbeda dengan pilkada tahun sebelumnya. Pilkada tahun ini dilaksanakan di tengah pandemi Covid-19, sehingga anggota akan mengawasi protokol kesehatan.

Apabila ditemukan pelanggaran protokol kesehatan, anggota akan melakukan penindakan dan memberikan laporan kepada dirinya.

"Anggota akan stanby dari sebelum pelaksanaan pencoblosan, hingga pengitungan suara baik di TPS, PPK, hingga KPU," ujar Azis.

Azis mengatakan, guna memberikan kenyamanan dan keamanan warga untuk memilih, seluruh pasukan TNI dan Polri telah menjalani rapid test dan semuanya negatif.

Namun, dirinya menyiagakan 50 anggota cadangan untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan.

"Apabila ada anggota yang reaktif, kami akan menariknya dan mengganti dengan personil cadangan," tutup Azis.

Sedikitnya 400 persenol gabungan dari Polres Pangkep, Sulawesi Selatan diterjunkan langsung untuk memastikan Pilkada Serentak 2020 berjalan aman di Kabupaten Pangkajene Kepulauan (Pangkep).

400 personel itu disebar ke seluruh wilayah Kabupaten Pangkep yang meliputi wilayah kepulauan hingga wilayah pegunungan.

"Jadi dari Polres Pangkep sendiri ada 370 personel dan ada tambahan 30 personel BKO dari Brimob Polda Sulsel," kata Kapolres Pangkep AKBP Endon Nurcahyo kepada Liputan6.com, Senin, 7 Desember 2020.

Endon menjelaskan kondisi medan di Kabupaten Pangkep membuat personelnya harus bekerja ekstra. Bagaimana tidak, sebagian wilayah di kabupaten yang memiliki 236.945 daftar pemilih tetap (DPT) itu meliputi wilayah kepulauan dan pegunungan.

"Jadi memang ada yang masuk wilayah kepulauan, pusat ibu kota yang cukup padat dan juga kecamatan yang masuk di datarang tinggi," terangnya.

Endon optimis Pilkada di Kabupaten Pangkep akan berjalan aman. Pasalnya, selain personel polisi, pengamanan Pilkada serentak ini juga melibatkan pihak TNI dan pihak pemerintah daerah.

"Ada TNI juga. kalau Linmas itu ada 1418 orang," dia memungkasi.

Sekitar 3.831 personel Polri dan dibantu TNI disiagakan Polda Banten untuk mengamankan Pilkada Serentak pada 9 Desember 2020 di empat daerah di Banten.

"Ada sekitar 3.831 personel Polri yang terlibat dalam pengamanan pemungutan suara, yang terbagi dalam Pam TPS dan BKO di Polres setempat. Sedangkan dari unsur TNI 1.074 Personel dan Linmas 12.431 Personel," ujar Kapolda Banten Irjen Pol Fiandar pada Apel Pergeseran Pasukan Pengamanan TPS Pilkada Bupati/Walikota dan Hitung Suara Pilkada Serentak 2020, dikutip Antara, Senin, 7 Desember 2020.

Menurut Fiandar, tahapan pemungutan dan penghitungan suara merupakan fase yang sangat penting dalam proses Pilkada.

"Dalam hal itu, kita akan dihadapkan pada berbagai permasalahan yang berpotensi mengganggu pelaksanaan Pilkada dan menimbulkan kerawanan Kamtibmas," ucap dia.

Dalam konteks stabilitas Kamtibmas, kata Fiandar, Polri sebagai Aparatur Negara yang memiliki tugas pokok sebagai pemelihara Kamtibmas, penegak hukum serta pelindung pengayom dan pelayan masyarakat.

"Oleh karena itu, Polda Banten akan mengawal menjaga dan mengamankan penyelenggaraan Pilkada Serentak tahun 2020 sebagai implementasi peranan dan tanggung jawab Polri," terang dia.

Fiandar menjelaskan, apel pergeseran pasukan ini memiliki makna yang strategis sebagai implementasi tahapan manajemen operasi dan sebagai sarana untuk melakukan pengecekan akhir serta memantapkan kesiapsiagaan seluruh seluruh personel.

"Sehingga diharapkan kita dapat menunaikan tugas pokok dan peranan Polri secara optimal guna mengamankan dan menyukseskan Pilkada Serentak," kata Fiandar.

Fiandar pun berpesan kepada seluruh pihak penyelenggara Pilkada Serentak 2020 agar selalu dapat mematuhi protokol kesehatan. Mengingat, Pilkada kali ini dilakukan di tengah pandemi Corona Covid-19.

"Jaga kesehatan dengan selalu mematuhi protokol kesehatan, petakan setiap potensi kerawanan pada setiap TPS, jalin kerja sama dengan penyelenggara Pilkada, TNI dan masyarakat, jaga komitmen dan netralitas, segera lakukan penyesuaian diri dan orientasi lapangan," jelas Fiandar.

Sementara itu, Kabidhumas Polda Banten Kombes Pol Edy Sumardi mengimbau tentang netralitas Polri dalam Pilkada dan meminta untuk mematuhi prokes.

"Agar kepada semua personel menjaga netralitas Polri dalam Pilkada 2020 ini, agar tidak menimbulkan gangguan kamtibmas. Dan jangan lupa jaga kesehatan, selalu patuhi protokol kesehatan yang ada seperti memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak," tegas Edy Sumardi.