Liputan6.com, Jakarta - Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia memberikan tips ampuh bagi calon ataupun investor eksisting agar terhindar dari praktik calo yang masih tumbuh subur di Indonesia.
Tips jitu ini ialah menjadikan BKPM sebagai mitra bisnis untuk pengurangan perizinan maupun kepentingan terkait investasi. Sebab, BKPM merupakan lembaga resmi negara yang mengatur investasi.
Advertisement
"Kalau boleh saya memberikan saran broker atau calo itu ada karena dikasih peluang. Jadi, datanglah kepada institusi negara resmi yang mempunyai wewenang itu BKPM," tegasnya dalam webinar 2021: Investment with Integrity, Navigating The New Realities, Selasa (8/12).
Melalui BKPM, ujar Bahlil, calon maupun investor eksisting akan mendapatkan kemudahan berbagai fasilitas investasi yang dibutuhkan. Namun, dengan catatan patuh pada aturan hukum yang berlaku di Indonesia.
"Saya akan terima dengan sebaik-baiknya. Karen pengusaha ini cuma butuh izin dan insentif fiskal itu aja cari-carinya," kata Bahlil.
Pun, saat ini BKPM telah berbenah untuk mampu menyediakan layanan investasi di dalam negeri secara optimal. "Saya fikir sekarang (BKPM) udah transparan, maka datang aja kalau sekarang mau bikin izin apapun. Monggo datang ke BKPM," imbuh dia
Oleh karena itu, dia meminta calon ataupun investor eksisting untuk menghindari praktik calon terkait pengurusan izin berusaha maupun kepentingan investasi lainnya.
"Jadi datanglah ke pemerintah yang sah BKPM, deputi yang sah, dan dirjen yang sah. Jangan datang ke temennya menteri atau temennya deputi nanti salah kamar lagi tuh barang," tutupnya.
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
Investor China Kerap Langgar Aturan, Bos BKPM: Ngeri-Ngeri Sedap
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengakui jika investor asal China saat ini menjadi yang terbesar di Indonesia. Selain itu, diakuinya investor asal negeri Tirai Bambu kerap melakukan tindakan yang melawan hukum.
"Bahwa ada data negara China ini ngeri-ngeri sedap juga. Contoh katakanlah nikel, hampir semua smelternya dari (investasi) China. Tapi memang diakui ini banyak juga pekerja yang enggak dibayar, atau ngomongnya hari ini A besok dia bikin lain lagi" ujar Bahlil dalam webinar 2021: Investment with Integrity, Navigating The New Realities, Selasa (8/12).
Untuk itu, kata Bos BKPM tersebut, diperlukan kebijakan tegas dari Indonesia terkait tata kelola investasi. "Sehingga tidak boleh ada satu negara yang mengontrol Indonesia dalam konteks investasi," paparnya.
Misalnya dengan memperketat perjanjian investasi yang berlaku sama bagi seluruh negara. Tujuannya agar investor asal China akan patuh dalam satu perjanjian yang bersifat 'clear and clean'.
"Kenapa ini diberlakukan? Karena kemudian agar tidak menimbulkan hal-hal yang berorientasi kepada kerugian," terangnya.
Terkait dominasi investor asal negeri Tirai Bambu ini, Menurut Bahlil, hal ini tak lepas dari keberanian China untuk mengambil risiko yang kemudian muncul. Sedangkan negara lain lebih memilih untuk melakukan kajian terlebih dahulu sebelum berinvestasi di Indonesia.
"Harus jujur ajalah kita akui memang di satu sisi China paling berani. Kalau Jepang itu terlalu banyak kali penelitiannya, negara lain juga begitu debatnya minta ampun," tutupnya.
Advertisement
