Liputan6.com, Jakarta - Ketua LBH Pelita Umat, Chandra Purna Irawan mengusulkan ada pemisahan antara institusi penegak hukum dengan institusi keamanan dalam negeri. Usulan tersebut merujuk kasus penembakan enam anggota Front Pembela Islam (FPI) oleh pihak kepolisian pada Senin (7/12/2020).
"Perlu adanya pemisahan dari setiap lembaga pemegang kekuasaan. Dalam hal ini aparat penegak hukum sekaligus sebagai aparat keamanan dalam negeri masih terpusat pada satu institusi," kata Chandra dalam keterangan tulis, Rabu (9/12/2020).
Advertisement
Menurut dia, hal itu dinilai terlalu besar dan luas kewenangannya, yaitu kewenangan sebagai penegak hukum di mana kewenangan sebagai aparat penegak hukum dalam hal ini dapat melakukan penyelidikan, penyidikan dan penetapan tersangka.
"Kewenangan sebagai aparat keamanan dalam negeri yang memiliki kewenangan untuk menggunakan senjata api," ujarnya.
Saksikan video pilihan di bawah ini:
Perlu
Menurut dia gagasan pemisahan itu dirasakan perlu lantaran jika kewenangan hanya terpusat pada satu institusi, lantas bila institusi tersebut diduga bertindak melanggar HAM maka siapa yang akan menindaknya.
Berbeda jika ia terpisah, maka institusi penegak hukum dapat melakukan penyidikan.
"Apabila terpisah, maka institusi penegak hukum dapat melakukan penyelidikan dan penyidikan atau menegakkan hukum terhadap institusi tersebut," pungkasnya.
Advertisement
