PSI: APBD 2021 yang Janggal Cerminan Cacatnya Penyusunan Anggaran Era Anies

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menemukan anggaran janggal senilai Rp 580 miliar di kegiatan-kegiatan DPRD di dalam APBD DKI Jakarta tahun 2021. Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DKI Jakarta menilai temuan tersebut semakin menunjukkan adanya cacat di sistem dan proses penyusunan anggaran di Pemprov DKI Jakarta dan membuktikan bahwa klaim Gubernur Anies tentang Smart Budgeting ternyata tidak terbukti smart.

"Kami ingin mengingatkan semua pihak bahwa kejanggalan anggaran ratusan miliar ini adalah kejadian berulang setiap tahun," kata Michael Victor Sianipar, Ketua DPW PSI DKI Jakarta dalam keterangan tertulis, Rabu (23/12/2020).

Tahun 2019 silam ditemukan usulan anggaran janggal belanja lem aibon sebesar Rp 82 miliar pada RAPBD 2020, yang kemudian diklaim oleh Pemprov DKI sebagai kesalahan input komponen.

Pada penyusunan APBD 2021 kemarin, ditemukan usulan kenaikan anggaran fantastis ratusan miliar DPRD DKI seperti gaji, tunjangan, dan kegiatan sosialisasi. Setelah dikritisi publik sehingga akhirnya direvisi, hasil akhirnya pun masih dinilai janggal oleh Kemendagri.

Michael menyoroti jadwal pembahasan anggaran yang terlalu mepet. Pemprov DKI baru memberikan rancangan KUA PPAS tahun 2021 pada tanggal 2 November, atau terlambat empat bulan dari jadwal yang seharusnya. Anggota DPRD hanya diberi waktu dua hari untuk mempelajari ratusan ribu komponen anggaran.

"Pembahasan di rapat-rapat DPRD berlangsung kilat dan terkesan hanya formalitas. Bahkan, isi komponen belanja pun tidak sempat dibuka di dalam rapat-rapat DPRD. Sejak awal PSI sudah mengingatkan bahwa pembahasan APBD 2021 akan kacau balau, bahkan lebih parah dari tahun sebelumnya," ujar Michael.

Hal itu diperburuk dengan sikap Pemprov DKI yang tidak mau membuka rancangan APBD 2021. Akibatnya, masyarakat tidak bisa memantau jalannya proses pembahasan anggaran. Michael menilai ini bukan kejadian tunggal yang diakibatkan oleh human error dari individu PNS, melainkan ada kesalahan fundamental dan sistemik yang bersumber dari cacatnya proses penganggaran di era pemerintahan sekarang.

"Mulai dari jadwal pembahasan, proses pembahasan di DPRD, penggantian sistem budgeting, hingga detil anggaran yang terkesan ditutup-tutupi, semuanya tidak wajar," kata Michael.

** #IngatPesanIbu

Pakai Masker, Cuci Tangan Pakai Sabun, Jaga Jarak dan Hindari Kerumunan.

Selalu Jaga Kesehatan, Jangan Sampai Tertular dan Jaga Keluarga Kita.

Saksika video pilihan di bawah ini: