Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Dalam Negeri ([Kemendagri](https://www.liputan6.com/tag/pilkada-2020 "")) mengaku sejauh ini belum menerima laporan dugaan adanya pelanggaran di hari pemungutan suara di pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2020.
Kemendagri menyebut hanya menerima laporan sebelum hari pencoblosan terkait netralitas aparatur sipil negara (ASN) dan ketidaksiapan di lapangan.
Advertisement
"Sampai kemarin sudah bisa diatasi. Jadi sampai hari ini kita belum mendapatkan laporan-laporan apakah serangan fajar, tapi nanti kita akan tunggu progres laporan di lapangan," jelas Kapuspen Kemendagri Benni Irwan dikutip dari siaran persnya, Rabu (9/12/2020).
Menurut dia, Mendagri Tito Karnavian telah menugaskan jajarannya untuk melakukan pemantauan pada hari pemungutan suara atau pencoblosan surat suara di Pilkada Serentak. Benni mengklaim berdasarkan pemantauan, penyelenggaraan Pilkada berjalan dengan baik.
"Pagi ini dari desk Pemilu di Kemendagri juga dapat informasi bahwa keamanan cukup terjamin, kemudian SDM penyelenggara juga cukup lengkap," ucapnya.
Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:
APD Tercukupi
Selain dari sisi keamanan dan ketertiban, Kemendagri juga memantau ketersediaan logistik untuk mendukung penerapan protokol kesehatan. Benni mengatakan bahwa alat pelindung diri (APD) untuk petugas di tempat pemungutan suara (TPS) tercukupi.
"APD yang tersedia memadai, dan proses pemungutan suara sudah berlangsung. Ini daerah yang kita sinyalir cukup agak berat untuk melaksanakannya," ujar Benni.
Seperti diketahui, Pilkada Serentak 2020 digelar di 270 wilayah di Indonesia meliputi, 9 Provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota. Pemungutan suara Pilkada 2020 mulanya akan digelar pada 23 September. Namun, hari pencoblosan diundur menjadi 9 Desember 2020 akibat Covid-19.
Advertisement
