Liputan6.com, Jakarta - Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso mengungkapkan, ketersediaan akses keuangan yang luas berperan penting terutama di tengah pandemi Covid-19.
Untuk itu, OJK terus melakukan beragam upaya meningkatkan akses dan literasi keuangan masyarakat di pelosok negeri. Beberapa inisiatif juga telah dilakukan dan akan terus dikembangkan, bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan.
Advertisement
"Misalnya, KUR Klaster, Jaring, Lakupandai, BumDes Center, BWM (Bank Wakaf Mikro), Simpel, KEJAR dan program keuangan inklusif lainnya," jelas Wimboh dalam Rakornas TPAKD 2020 secara virtual, Kmias (10/12/2020).
Mengutip data OJK, program-program initelah menunjukkan progress penyaluran kredit dan pembiayaan yang signifikan. Misalnya, Bank Wakaf Mikro (LSM Syariah) tercatat telah menyalurkan pembiayaan Rp 53 miliar kepada 37,4 ribu nasabah.
Lalu, KUR telah tersalurkan sebanyak Rp 151,73 triliun. Program JARING juga tersalurkan dengan total kredit Rp 34,96 triliun atau tumbuh 9,69 persen yoy.
Ada pula Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) dengan nilai premi Rp 141,51 miliar dan realisasi klaim mencapai Rp 95,42 miliar. Program Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS) juga disalurkan ke 36.137 peternak dengan nilai premi Rp 15,56 miliar.
Program Laku Pandai terealisasi dengan nilai Rp 11,45 triliun dari 36,79 juta nasabah. Simpanan Pelajar (Simpel) juga teralisasi dengan nilai Rp 5,43 triliun dengan 25,7 juta rekening.
Sementara, kredit melawan rentenir sudah tersalurkan sebanyak Rp 587,5 miliar dengan jumlah debitur 47,8 ribu.
Wimboh juga menjelaskan, pihaknya turut mengembangkan ekosistem berbasis digital melalui pengembangan aplikasi seperti KURBali, BWM Digital dan UMKMMU. "Keseluruhan upaya ini dikoordinasikan implementasinya di daerah oleh TPAKD," tandasnya.
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
Jokowi Ingin Pemda Inovatif Percepat Akses Keuangan Daerah
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengapresiasi keberadaan dan kerja keras Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) dalam memperluas akses keuangan di daerah.
Menurutnya, peningkatan akses keuangan menjadi hal penting untuk mendorong pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di daerah, keadilan sosial, dan peningkatan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat. Untuk itu, Jokowi mengatakan langkah extraordinary diperlukan untuk mengoptimalkan akses tersebut.
"Pertama, lebih agresif dalam meningkatkan literasi keuangan, meningkatkan pengetahuan, meningkatkan minat, meningkatkan kepercayaan terhadap industri keuangan. Masyarakat paham dimana memperoleh akses pembiayaan dan masyarakat mulai aktif menabung di lembaga-lembaga keuangan," ujar Jokowi dalam Rakornas TPAKD 2020 secara virtual, Kmias (10/12/2020).
Cara-cara baru dalam sosialisasi dan edukasi harus terus dilakukan inovatif, sesuai dengan karakter kekinian, karakter kelompok sasaran serta melibatkan lembaga pendidikan, lembaga keagamaan termasuk kerja sama dengan para tokoh yang berpengaruh.
Langkah kedua ialah TPAKD harus lebih aktif mendorong pendirian kelompok usaha, kelompok tani terutama koperasi dan melakukan pendampingan serta asistensi yang intensif.
Ketiga, penguatan infrastruktur percepatan akses keuangan harus lebih agresif, melalui pendirian Jamkrida, lembaga keuangan mikro, penyediaan agen bank di tiap desa hingga penerbitan obligasi daerah.
"Ini penting. Dan upaya-upaya lainnya. Percepatan ini tidak mungkin dilakukan jika caranya masih biasa-biasa saja. Harus ada terobosan-terobosan baru yang inovatif dan efisien," tuturnya.
Dan yang terakhir ialah peningkatan inklusi keuangan di daerah yang pasif terutama untuk rakyat kecil dan UMKM. Per September 2020, tercatat 73,7 persen kredit bank umum ada di pulau Jawa, sedangkan indeks inklusi keuangan Indonesia tahun 2019 masih baru 76 persen.
"Masih di bawah negara Asean lainnya. Oleh karena itu program KUR, kredit ultra mikro, Bank Wakaf Mikro, dan lain-lain harus terus ditingkatkan penyerapannya, harus ditingkatkan produktivitasnya untuk meningkatkan kelas UMKM kita," tandas Jokowi.
Advertisement
