Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyoroti tingkat inklusi keuangan di daerah yang masih pasif, khususnya untuk rakyat kecil dan usaha kecil, mikro, menengah (UMKM). Menurut dia, akses kredit Bank Umum belum merata ke seluruh Indonesia.
"Data yang saya terima per September 2020, 73,7 persen kredit Bank Umum ada di Pulau Jawa," kata Jokowi dalam Rapat Koordinasi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPKAD) secara virtual, Kamis (9/12/2020).
Advertisement
Dia menyebut terbatasnya akses kredit tersebut membuat indeks inklusi keuangan Indonesia pada 2019 hanya mencapai 76 persen. Angka ini bahkan berada di bawah negara-negara ASEAN lainnya.
Untuk itu, dia meminta agar dibuatkan program-program yang dapat meningkatkan akses kredit untuk masyarakat dan UMKM. Misalnya, dengan menggenjot program Kredit Usaha Rakyat (KUR), Kredit Ultra Mikro, dan Bank Wakaf Mikro.
"Program KUR, Kredit Ultra Mikro, Bank Wakaf Mikro, dan lain-lain harus terus ditingkatkan penyerapannya. Harus ditingkatkan produktivitasnya untuk meningkatkan kelas UMKM kita," jelas Jokowi.
Jokowimengatakan bahwa saat ini terdapat 32 TPKAD di tingkat provinsi dan 165 di tingkat kabupaten/kota. Meski begitu, Jokowi ingin agar akses keuangan diperluas ke seluruh pelosok tanah air untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah.
"Peningkatan akses keuangan ini penting untuk mendorong pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di daerah, mendorong keadilan sosial, mendorong peningkatan kesejahteraan dan taraf hidup orang banyak melalui inklusi keuangan," tuturnya.
Untuk mencapainya, dia menyampaikan perlu cara-cara kerja yang luar biasa. Salah satunya, dengan agresif dalam meningkatkan literasi keuangan, pengetahuan, minat, dan kepercayaan terhadap industri keuangan.
Saksikan video pilihan di bawah ini:
Akses Keuangan Diperkuat
Jokowi ingin masyarakat dapat memahami cara-cara mendapat akses pembiayaan dan aktif menabung di lembaga keuangan. Oleh sebab itu, dibutuhkan sosialisasi dan edukasi dengan cara yang inovatif dan sesuai dengan karakter masyarakat.
"Yang sesuai dengan karakter kelompok sasaran, serta melibatkan lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, termasuk bekerja sama dengan para tokoh yang berpengaruh," ujarnya.
Selain itu, dia meminta TPAKD aktif mendorong pendirian kelompok-kelompok usaha, kelompok tani, koperasi, serta mendorong cara-cara korporasi yang dilakukan oleh koperasi masyarakat. Namun, hal ini harus ada pendampingan dan asistensi kepada masyarakat.
Kemudian, Jokowi juga mengingatkan agar infrastruktur percepatan akses keuangan diperkuat dan dilakukan dengan lebih agresif. Mulai dari, pendirian Jamkrida, lembaga keuangan mikro, penyediaan agen bank di setiap desa, termasuk juga percepatan penerbitan obligasi daerah.
"Kita harus melakukan langkah-langkag yang luar biasa. Harus cepat, harus inovatif, agar perekonomian nasional segera pulih dan bahkan mampu bangkit lebih cepat dibanding negara-negara lain," ucap Jokowi.
Advertisement
