Peringatan 25 Tahun Reformasi, Barikade 98 Gaungkan Jokowi Lanjut Tiga Periode

Dukungan pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi tiga periode menggema di acara peringatan 25 tahun reformasi yang digelar oleh Barikade 98.

oleh Liputan6.com diperbarui 21 Mei 2023, 22:15 WIB
(Foto:Dok.Kementerian Pertanian RI)

Liputan6.com, Jakarta - Dukungan pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi 3 periode menggema di acara peringatan 25 tahun reformasi yang digelar oleh Barikade 98.

Barikade 98 tidak ingin rezim orde baru kembali berkuasa melalui manipulasi Pemilihan Umum atau Pemilu 2024.

"Dari pada orde baru atau kekuatan intoleran berkuasa di republik ini, lebih baik Jokowi 3 periode. Jika kekuasaan orde baru ingin berkuasa kembali dan intoleran mau berkuasa lagi, lebih baik Jokowi 3 periode," ujar salah satu orator Barikade 98 Hengki Irawan di markas Barikade 98 di kawasan Cikini, Jakarta Pusat yang disampaikan melalui keterangan tertulis, Minggu (21/5/2023).

Orasi tersebut disambut teriakan, "Jokowi 3 periode... Jokowi 3 periode," jawab para aktivis dan massa aksi Peringatan 25 Tahun Reformasi.

Sebelum menggelar acara puncak peringatan 25 tahun reformasi di markas Barikade 98, ribuan aktivis dan massa aksi melakukan kegiatan jalan santai di car free day, di kawasan Thamrin, Jakarta Pusat.

Mereka kompak menggunakan setelan pakaian berwarna hitam, dan melakukan kegiatan dengan tertib, di tengah ribuan warga yang tengah berolah raga.

Usai memutari Bundaran Hotel Indonesia (HI), mereka kembali berkumpul di Sarinah, kedian kembali berjalan menuju Markas Barigade 98 di kawasan Cikini, Jakarta Pusat.

Di lokasi tersebut, ribuan masa aksi menggelar peringatan 25 tahun reformasi dengan kegiatan orasi, serta menyanyikan lagu-lagu reformasi dan aksi mahasiswa.

Ketua Barikade 98, Benny Rhamdani mengatakan, pihaknya masih 'wait and see' dalam menentukan sosok calon presiden (capres) di Pemilu Presiden atau Pilpres 2024.

Ia memastikan, Barikade 98 akan mengikuti arah dukungan Presiden Jokowi dalam memberikan dukungan kepada calon presiden atau capres 2024.

"Kalau ditanya, Barikade 98 kemana, kami belum menentukan sikap. Sebab, yang muncul (sosok capres) selama ini belum kita anggap baik, kami hanya tunduk kepada keputusan Jokowi," ujar Benny.

 


Ingin Jaga Pemimpin yang Mampu Rawat Reformasi

Barikade 98 mendukung seluruh upaya yang dilakukan pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk menuntaskan persoalan kasus dugaan hak asasi manusia (HAM) tahun 1998. (Ist)

Menurut Benny, Barikade 98 memiliki komitmen untuk mencari seorang pemimpin yang mampu merawat dan menjaga cita-cita suci reformasi seperti Presiden Jokowi. Karenanya, kata dia, kemana keputusan Presiden Jokowi berada, Barikade 98 akan mengikutinya.

"Dukungan kita diberikan kesitu, kita ikut, kita lurus kepada Presiden Jokowi," terang Benny.

Lebih lanjut, ia berharap, Presiden Indonesia selanjutnya miliki keberanian seperti Jokowi dalam melawan tekanan asing. Benny menilai, tidak ada negara yang bisa memaksa Presiden Jokowi dan Indonesia untuk menjual bahan mentah sumber daya alam (SDA).

"Pak jokowi katakan, dalam acara internasional, Indonesia miliki hak dari negara berkembang menjadi negara maju. Indonesia memiliki kekayaan SDA, seperti gas, nikel, hingga batu bara. Jadi, Indonesia berhak mengelolanya melalui hilirisasi dan industrialisasi," tutup Benny.

 


25 Tahun Reformasi, Barikade 98 Dukung Upaya Pemerintah Jokowi Tuntaskan Kasus Pelanggaran HAM 1998

Barikade 98 mendukung seluruh upaya yang dilakukan pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk menuntaskan persoalan kasus dugaan hak asasi manusia (HAM) tahun 1998. (Ist)

Sebelumnya, kasus dugaan hak asasi manusia (HAM) yang dilakukan rezim orde baru membuat 13 aktivis mahasiswa meregang nyawa, bahkan lokasi kuburan hingga jenazahnya belum ditemukan sampai hari ini.

Barikade 98 pun mendukung seluruh upaya yang dilakukan pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk menuntaskan persoalan tersebut.

Menurut Ketua Barikade 98 Benny Rhamdani, rezim orde baru telah menindas rakyat selama 32 tahun. Namun, kata dia, rezim diktator itu akhirnya tumbang oleh kekuatan mahasiswa dan rakyat, ditandai dengan mundurnya Presiden Soeharto pada 21 Mei 1998.

"Berakhirnya rezim tersebut diawali dari akumulasi kemarahan rakyat dan demo besar-besaran, yang meletus pada Mei 1998," ujar Benny melalui keterangan tertulis, Minggu (21/5/2023).

Namun, lanjut dia, hingga hari ini, terdapat 13 aktivis mahasiswa yang dibunuh, mati diculik orde baru, tapi kuburannya belum ditemukan.

"Kami mendukung seluruh upaya yang dilakukan pemerintahan Presiden Jokowi, untuk menemukan kuburan, dan mengembalikan jenazahnya 13 aktivis mahasiswa yang dibunuh rezim diktator Orde baru untuk dikembalikan kepadanpihak keluarga," cetus Benny dalam orasinya dalam Peringatan 25 Tahun Gerakan Reformasi 1998 di kawasan Cikini, Jakarta Pusat.

Dalam acara bertajuk, 'Tumbangnya Diktator Soeharto, Kawal Reformasi-Jaga Indonesia' itu, Benny juga menguraikan sejumlah peristiwa kelam, yang mewarnai jalannya reformasi Indonesia.

Saat itu, urai dia, rakyat dibakar di dalam mal saat kerusahan besar 1998 terjadi, mahasiwa ditembaki dengan peluru tajam, hingga terjadinya pemerkosaan terhadap salah satu etnis.

"Mereka membiarkan terjadinya penjarahan, kemudian toko dan mal besar dibakar oleh mereka. Rakyat masuk ke dalam, dikunci pintu dari luar, sehingga ratusan hingga ribuan rakyat kita mati terbakar di mal-mal," ucap Benny.

 


Para Korban Masih Mengenali Oknum

Pengunjung melihat deretan foto gerakan mahasiswa 1998 pada Pemeran Foto 25 Tahun Reformasi di Graha PENA 98, Jakarta, Kamis (11/5/2023). (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Lebih lanjut, Benny mengatakan, para aktivis dan korban kejahatan tahun 1998 masih mengenal para oknum jenderal zaman orde baru, yang terlibat kejahatan HAM tersebut. Bahkan, kata dia, sebagian jenderal itu masih hidup dan eksis sampai sekarang.

"Memperingati 25 tahun reformasi, Barikade 98 mendukung pemerintah untum menyeret para oknum jenderal kejahatan HAM itu ke penjara. Mereka harus mendapat hukuman setimpal atas dosa-dosa yang mereka lakukan kepada rakyat Indonesia," terang dia.

Benny menambahkan, para oknum jenderal yang masih hidup hingga saat ini menunggu momentum untuk menang di Pemilihan Umum atau Pemilu 2024. Mereka ingin mengambil kembali kekuasaan dan menguasai ekonomi negara.

"Ini harus diwaspadai. Seluruh anak bangsa, harus sadar dan berjuang, agar jaman tersebut tidak terjadi lagi," harap Benny.

Infografis Jokowi Berulang Kali Tolak Wacana Penundaan Pemilu dan Presiden 3 Periode. (Liputan6.com/Trieyasni)

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya