Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta Kejaksaan Agung bekerja secara transparan dan meninggalkan cara-cara kerja yang manual. Hal ini untuk mencegah terjadinya praktik korupsi di lingkup Kejaksaan.
"Sistem kerja yang efisien, sistem kerja yang transparan harus terus diupayakan. Cara-cara manual yang lamban, cara-cara manual yang rentan korupsi harus ditinggalkan," kata Jokowi saat membuka Rapat Kerja Kejaksaan Agung secara virtual, Senin (14/12/2020).
Advertisement
Dia juga meminta agar pengawasan internal ditingkatkan agar Sumber Daya Manusia (SDM) dapat bekerja dengan profesional. Jokowi menilai penanganan perkara seharusnya diarahkan untuk mengoreksi kesalahan pelaku dan memulihkan korban kejahatan.
Bukan hanya itu, penanganan korupsi juga harus bisa meningkatkan pengembalian aset kejahatan kepada negara. Dia mendapat laporan bahwa aset negara telah kembali Rp 19 triliun.
"Tadi disampaikan oleh Bapak Jaksa Agung bahwa telah kembali kurang lebih Rp19 triliun, ini jumlah yang sangat besar. Dan tentu saja bisa mencegah korupsi berikutnya," jelas Jokowi.
Saksikan video pilihan di bawah ini:
Harus bersih dari korupsi
Jokowi mengapresiasi sistem penanganan perkara tindak pidana terpadu berbasis teknologi informasi yang dikembangkan Kejaksaan Agung. Sistem ini telah disinergikan dengan Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Kepolisian, Lembaga Permasyarakatan, serta Pengadilan.
"Tetapi yang penting bahwa data-data dan teknologinya harus terus diupate, harus terus diperbarui," ujarnya.
Dia mengingatkan bahwa Kejaksaan merupakan institusi terdepan dalam penegakan hukum, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Untuk itu, Kejaksaan harus bersih dari tindak korupsi dan persoalan hukum lainnya.
"Kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum harus terus ditingkatkan. Integritas dan profesionalitas jaksa adalah keharusan," ucap Jokowi.
Advertisement
