Liputan6.com, Gorontalo - Aksi pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang kerap terjadi di Indonesia, membuat sejumlah organisasi mahasiswa yang menamai dirinya sebagai Aliansi Mahasiswa Gorontalo (AMG), menggelar pertemuan.
Hal ini sebagai bentuk keprihatinan terhadap peristiwa dugaan penembakan 6 Laskar Front Pembela Islam (FPI) dan pelanggaran HAM lainnya yang terjadi di Tanah Air.
Baca Juga
Advertisement
Pertemuan tersebut diikuti sejumlah organisasi di antaranya KAMMI, HMI, GMKI dan LDK MPM IAIN Gorontalo. Ketua Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Daerah Gorontalo, Ahmad Randi, meminta peninjauan apakah penembakan yang dilakukan aparat sudah sesuai dengan SoP di pihak kepolisian atau tidak.
Menurutnya, saat ini, terjadi simpang siur di masyarakat. Bahkan, publik pun dibuat bingung dengan kematian keenam laskar FPI tersebut.
Selain itu, diduga ada yang ganjal dalam persoalan ini, seperti CCTV jalan tol yang tak kunjung dibuka, hingga ditemukannya bekas penganiayaan di jenazah korban penembakan.
"Nah, ini menjadi sebuah pertanyaan besar," kata Randi.
Sementara itu, Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Gorontalo, Arlan, mengatakan jika peristiwa saat ini dipertontonkan di publik dikhawatirkan akan menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum. Hak Asasi Manusia Harus ditegakkan.
"Ini atas dasar kemanusian, sebab akhir-akhir ini banyak aksi yang diduga melanggar HAM, salah satunya pembantaian satu keluarga di Sigi juga," ujar Arlan.
Ketua Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Gorontalo, Ricardo Situmorang berharap agar peristiwa ini tidak terulang kembali, polisi harus hadir memberikan rasa aman dan tentram.
"Penggunaan senjata api oleh aparat negara hanya bisa dilakukan dalam situasi ekstra penting dan nyata bahayanya," ucapnya.
Dalam kegiatan tersebut sejumlah organisasi mahasiswa ini berharap agar Presiden Jokowi segera membuat Tim Pencari Fakta Independen yang nantinya bertugas secara profesional untuk mengungkap kasus penembakan tersebut.
"Intinya kami tidak membela FPI, akan tetapi ini sebagai rasa kemanusiaan dan bentuk bagaimana penegakkan HAM di Indonesia itu mempunyai keadilan," dia menandaskan.
