Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) menawarkan sebanyak 25 proyek lewat skema Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) pada 2021. Nilai dari 25 proyek infrastrukturtersebut mencapai Rp 278,35 triliun.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengungkapkan, penawaran tersebut dilakukan sebagai langkah untuk menutupi gap pendanaan non-APBN sebesar 70 persen atau Rp 1.435 triliun.
Advertisement
Sebab, berdasarkan proyeksi kemampuan APBN 2020–2024, diperkirakan hanya mampu memenuhi 30 persen atau sekitar Rp 623 triliun dari total kebutuhan anggaran untuk penyediaan infrastruktur sebesar Rp 2.058 triliun.
"Pada kuartal pertama tahun 2021, di bidang permukiman yang sudah ditawarkan/ditenderkan yakni Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Ir H Djuanda dari Bendungan Jatiluhur untuk melayani penduduk Jakarta terutama di bagian Utara. Kemudian juga ada SPAM Karian sampai ke Tangerang bagian Selatan dan Jakarta bagian Barat," papar Menteri Basuki, Senin (14/12/2020).
Kemudian, ditambahkan Menteri Basuki, di bidang Sumber Daya Air (SDA) terdapat Bendungan Merangin di Jambi dengan estimasi biaya investasi sebesar Rp 6,08 triliun, dan Bendungan Matenggeng di Jawa Tengah dengan estimasi biaya Rp3 triliun.
Kedua bendungan ini menurut Menteri Basuki memiliki peluang ditawarkan melalui skema KPBU karena memiliki daya tarik investasi yang besar dibanding bendungan lainnya.
"Biasanya KPBU bendungan bertumpu pada potensi revenue untuk investasi dari air baku dan listrik, sedangkan irigasi dan pengendalian banjir murni untuk pelayanan masyarakat. Bendungan Maringin ini memiliki potensi menghasilkan listrik yang cukup besar yakni 107,45 Megawatt (MW) dan Bendungan Matenggeng memiliki potensi air baku 1.100 liter per detik dan listrik 28,28 MW," terangnya.
Selanjutnya di bidang perumahan, ia menyebutkan, terdapat satu proyek Rumah Susun (Rusun) yang ditawarkan lewat skema KPBU, yakni Rusun Cisaranten di Bandung sebanyak 2.189 unit dengan nilai investasi sebesar Rp1,1 triliun.
"Sedangkan untuk bidang jalan dan jembatan, terdapat jalan tol dan jalan non tol. Sudah banyak jalan tol yang dikerjakan melalui skema KPBU," ujarnya.
Saksikan video pilihan berikut ini:
Rincian Proyek
Berdasarkan data Kementerian PUPR, pada kuartal pertama tahun 2021, sebanyak 8 ruas jalan tol dan 1 jembatan dengan total panjang 380,8 km dan estimasi biaya investasi sebesar Rp 117,3 triliun.
"Di antaranya yang sudah diproses adalah ruas Kamal-Teluknaga-Rajeg, Bogor-Serpong melewati Parung, kemudian Semarang Harbour di Semarang-Kendal, Gilimanuk-Mengwi sudah sekitar 90 km sudah ada pemrakarsanya, dan akses Pelabuhan Patimban sepanjang 37 km yang menghubungkan Tol Cipali sampai ke jalan nasional akses ke Pelabuhan Patimban," tutur Menteri Basuki.
Sementara untuk di kuartal III 2021, tercatat dua ruas tol yang ditawarkan yakni Jalan Tol Layang Dalam Kota Ruas Cikunir–Karawaci dan JORR Elevated Cikunir–Ulujami, dengan estimasi biaya investasi Rp. 48,37 triliun.
Pada kuartal IV 2021 turut ditawarkan sebanyak 7 ruas tol berskema KPBU. Antara lain Cilacap–Yogyakarta, Demak–Tuban, Jember–Lumajang, Ngawi–Bojonegoro–Babat, Jember–Situbondo, Tulungagung–Kepanjen, Samarinda-Bontang, serta Jembatan Tanah Bumbu–Pulau Laut dan Muna–Buton dengan total panjang 630,75 km senilai Rp 96,6 triliun.
Advertisement
