Liputan6.com, Jakarta - Ketua Komisi 1 DPR Meutya Hafid menyatakan Indonesia tidak akan membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Sebab, penjajahan Israel atas Palestina masih terjadi.
"Indonesia belum mengubah Pembukaan UUD 1945 yang menyebut 'Penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan prikemanusiaan dan prikeadilan', sehingga Indonesia tidak akan dan tidak mungkin membuka hubungan dengan Israel," kata Meutya dalam keterangan tertulis, Selasa (15/12/2020).
Advertisement
Meutya melanjutkan, pada Juni lalu, Indonesia telah mengangkat isu Palestina dan pelanggaran Israel pada rapat tingkat menteri di Dewan Keamanan PBB. Menurut dia, hal tersebut adalah bentuk konsistensi bangsa Indonesia.
"Pemerintah Indonesia tidak pernah kontak dengan Israel dan kami meyakini hal tersebut," jelas dia.
Meutya berpandangan, saat ini media asing pro-Israel tengah mengangkat isu antara Indonesia dengan Israel. Tujuannya, melemahkan dukungan pemerintah Indonesia bagi kemerdekaan Palestina.
Meutya berharap, Indonesia tetap teguh dengan komitmen terhadap Israel, meski sejumlah negara di Timur Tengah melakukan normalisasi hubungan dengan Israel.
"Indonesia sudah mempunyai sikap yang jelas sejak 1945, kita menerapkan politik bebas-aktif yang berarti Indonesia akan terus aktif dalam mendukung kemerdekaan Palestina dari penjajahan Israel. Tidak ada keraguan dalam dukungan Indonesia bagi rakyat Palestina," dia memungkasi.
** #IngatPesanIbu
Pakai Masker, Cuci Tangan Pakai Sabun, Jaga Jarak dan Hindari Kerumunan.
Selalu Jaga Kesehatan, Jangan Sampai Tertular dan Jaga Keluarga Kita.
Saksikan video pilihan di bawah ini:
Belum Ada Pembicaraan
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin menegaskan, pemerintah Indonesia sepenuhnya berdiri bersama rakyat Palestina untuk mendukung kemerdekaan negara tersebut dari Israel.
Menurut dia, dirinya belum mendengar rencana Indonesia membuka hubungan diplomatik dengan Israel seperti pemberitaan di berbagai media internasional beberapa waktu lalu.
"Sementara ini saya belum mendengar rencana tersebut dari pemerintah, sehingga justru saya mempertanyakan dasar klaim tersebut. Saya yakin bahwa pemerintah Indonesia sepenuhnya berdiri bersama rakyat Palestina," kata Azis Syamsuddin dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (15/12/2020).
Hal itu dikatakan Azis terkait pemberitaan di berbagai media internasional atas klaim Israel bahwa Indonesia akan segera melakukan normalisasi hubungan dengan Israel sebelum masa jabatan Presiden Amerika Serikat Donald Trump berakhir.
Dia menjelaskan, terkait isu normalisasi hubungan Indonesia dengan Israel, komitmen pemerintah Indonesia tentu adalah terkait penegakan hukum atas kedaulatan Palestina.
Menurut dia, belum ada pembicaraan tentang normalisasi hubungan diplomatik antara kedua negara.
"Saya belum dengar tentang wacana tersebut, yang pasti pemerintah Indonesia dan juga rakyat Indonesia sepenuhnya mendukung kedaulatan dan hak-hak Palestina," ujarnya seperti dikutip Antara.
Advertisement
