Cari Pengganti Edhy Prabowo, Relawan Jokowi-Ma'ruf Amin Usulkan 2 Nama Jadi Menteri KKP

Kursi Menteri KKP kosong setelah Edhy Prabowo ditetapkan menjadi tersangka korupsi oleh KPK dan diisi sementara Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan.

oleh Putu Merta Surya Putra diperbarui 16 Des 2020, 23:39 WIB
Sejumlah awak media menunggu di depan Gedung Mina Bahari KKP, Jakarta, Rabu (25/11/2020). Menteri Edhy Prabowo beserta istri dan pegawai KKP ditangkap oleh penyidik KPK saat kembali dari Honolulu, Hawai, AS terkait kasus dugaan korupsi perizinan ekspor benih lobster. (merdeka.com/Iqbal S. Nugroho)

Liputan6.com, Jakarta - Relawan Gerakan Masyarakat Jokowi-Ma’ruf Amin (Gema JAMIM) menyarankan, Presiden Jokowi untuk memilih calon Menteri Kelautan dan Perikanan yang memahami semangat dan cita-cita Presiden untuk menjadikan Indonesia sebagai raksasa poros maritim dunia.

Diketahui kursi itu kosong setelah Edhy Prabowo ditetapkan menjadi tersangka korupsi oleh KPK dan diisi sementara oleh Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan.

"Harus memiliki pengetahuan yang luas terkait dunia kemaritiman Indonesia, memiliki wawasan yang luas terkait geopolitik dan geostrategi kawasan, dimana Indonesia akan diperhadapkan pada tantangan dari kekuatan luar yang juga berdampak pada wilayah laut Indonesia. Memilik latar belakang akademis yang relevan dengan bidang kerja kelautan dan perikanan, serta memiliki integritas dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas yang diemban," kata Ketua Gema JAMIM, Yusherman, Rabu (16/12/2020).

Menurut dia, dengan kriteria tersebut ada dua nama yang diusulkan pihaknya. Yakni wakil ketua DPD RI Nono Sampono dan mantan Wakasal, Wuspo Lukito.

"Nama-nama ini setelah dipelajari dan dinilai layak untuk dipertimbangkan sebagai pembantu Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden KH. Ma’ruf Amin di kabinet," jelas Yusherman.

 

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:


Hanya Masukan

Dia menegaskan, ini hanya masukan dari pihaknya sebagai relawan. Karena semua sebenarnya berada di tangan Jokowi.

"Sebagai relawan pengusung hanya memberikan masukan dan pertimbangan dan selanjutnya dengan hak prerogatif yang dimiliki Presiden Joko Widodo akan memilih yang terbaik untuk membantu di Kabinet. Kami meyakini, Presiden bisa memilih figur terbaik yang bisa bekerja sesuai visi misi Presiden," kata Yusherman.

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya