Liputan6.com, Jakarta - Bendahara Umum DPP Pro Jokowi (Projo) Panel Barus menilai, keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi dalam kehidupan bernegara. Hal itu tertuang di dalam frasa melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.
Karena itu, Ia menilai pemberian vaksin covid-19 secara gratis merupakan instrumen negara melindungi segenap Bangsa Indonesia. Menurutnya, vaksin covid-19 tidak boleh dijadikan komoditas. Setiap warga negara berhak dan wajib divaksin.
Advertisement
"Artinya, vaksin COVID-19 bersifat sebagai barang publik, sebuah layanan publik yang seharusnya tidak menjadi komoditi. Maka, mereka yang mencoba mengambil keuntungan dari program vaksinasi sebenarnya setara dengan penjahat dan koruptor dan dapat dipidanakan," kata dia dalam keterangannya, Kamis (17/12/2020).
Panel mengungkapkan, jika negara membutuhkan sumber daya finansial untuk menjalankan vaksinasi, maka dapat memfasilitasi gotong royong donasi masyarakat kepada daerah-daerah yang membutuhkan. Atau juga, negara bisa saja meminjam dari publik melalui mekanisme finansial seperti Obligasi Republik Indonesia (ORI) yang diperlakukan khusus tanpa bunga.
"Kita sepatutnya bersyukur karena akhirnya akal sehat dan etika negarawan kembali menjadi panduan ketika Presiden Joko Widodo mengumumkan bahwa vaksin COVID-19 untuk rakyat diberikan secara cuma-cuma. Komitmen kenegaraan dan kebangsaan kembali menjadi yang utama, setelah logika semi komersial dari program vaksinasi dibuang," ujar dia.
Langkah berikutnya, jelas Panel, Pemerintah perlu dengan cermat dan cerdas merencanakan program vaksinasi COVID-19. Tantangan logistik yang mengemuka juga cukup besar. Selain harus bisa terdistribusi ke seluruh 270 jutaan anak bangsa di 17.000 pulau-pulau di Nusantara, persyaratan pengangkutan vaksin yang ada juga cukup sulit: harus menggunakan alat pendingin sampai ke tempat vaksinasi.
"Sewaktu pemilu saja, Negara harus mengangkut kotak suara ke saudara-saudara kita yang terisolasi dengan jalan kaki, naik kuda, sampai perahu. Apalagi ini bersama kotak pendingin, jarum suntik dan lainnya," kata dia.
Panel melanjutkan, Pemerintah harus mengkalkulasi berapa besar tenaga yang dibutuhkan untuk menyuntikkan jarum vaksin dengan benar ketika pada saat yang sama tenaga kesehatan harus tetap menjaga rumah sakit dan pasien COVID-19. Masalah ini bukan sekadar membuat aplikasi maka urusan selesai. Masih ada belasan ribu desa yang belum terkoneksi internet merupakan problem besar tersendiri.
"Yang tidak kalah penting adalah semua rakyat di seluruh pelosok negeri mesti paham pentingnya mensukseskan program vaksin ini. Supaya bangsa ini kembali sehat dan produktif," kata dia.
Karena itu, untuk dapat melaksanakan program vaksinasi, Negara harus memobilisasi sumber daya masyarakat. Kalau benar rasionya, akan membutuhkan paling sedikit satu juta orang untuk memastikan program vaksin ini terlaksana dengan baik. Bagaimana mereka akan dilatih untuk mengangkut vaksin, menjaga protokol kesehatan di pusat-pusat vaksinasi tingkat desa, memastikan vaksinasi setiap orang dengan benar dan begitu banyak detail yang harus dipenuhi.
"Ada baiknya, Presiden Joko Widodo untuk segera merangkul kembali semua elemen masyarakat, tidak peduli profesi, agama, suku dan golongan. Dengan merangkul dan memobilisasi, kecerdasan-kecerdasan publik akan muncul dan solusi-solusi lokal untuk problem-problemi dapat terlaksana," ujar Panel.
Rangkul Tokoh Masyarakat
Rangkulan Presiden terhadap tokoh-tokoh masyarakat bermakna hidup-matinya Republik, jika melihat dari sisi sukses atau tidaknya program vaksinasi sebagai pertahanan bangsa. Rakyat di seluruh penjuru negeri perlu dimenangkan hatinya untuk mendukung dan tidak menghambat program vaksinasi.
"Presiden Jokowi tentunya telah mendengar bahwa ada narasi-narasi dan disinformasi mengenai vaksin COVID-19, dari mulai yang meragukan efektivitas vaksin yang ada sampai berasal dari mereka yang percaya teori konspirasi anti-vaksin. Ini perlu dimenangkan hati dan pikirannya, dan rangkulan Presiden harus menjangkau tokoh-tokoh setempat dari mulai Ketua RT/RW, Kepala Desa sampai tokoh-tokoh adat," jelas dia.
Presiden harus menggerakkan sumber daya resmi dan tidak resmi, tokoh-tokoh yang loyal kepada Presiden, untuk mensinergikan aparatus pemerintahan dalam langkah Negara mempertahankan keberlangsungannya dari ancaman COVID-19
"Dengan orkestrasi semacam itu, dengan kesungguhan hati seperti itu, Presiden dapat memastikan program vaksinasi COVID-19 berjalan sukses. Dan Indonesia dapat melanjutkan perjalanannya mewujudkan cita-cita Kemerdekaan," ujar Panel.
Advertisement
