Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengungkapkan ada beberapa langkah yang dilakukan pemerintah sebelum melakukan vaksinasi di 2021.
Pada tahap pertama, pemerintah lebih dulu menetapkan berapa banyak target yang akan disuntikkan vaksin tersebut.
Advertisement
"Soal vaksin, langkah pertama yang dilakukan pertama Kementerian Kesehatan menetapkan berapa target vaksinasinya. Jadi, ini akan mengikuti apa yang direkomendasikan oleh WHO," kata dia dalam APBN Kita di Jakarta, Senin (21/12/2020).
Dia menyebut berdasarkan persatuan ahli-ahli di bidang pandemi, menyebutkan sekitar 70 persen harus dilakukan vaksinasi. Atau dalam hal ini ada sekitar 183 juta penduduk menjadi target pemerintah untuk disuntikan.
Setelah target penerima vaksin dietapkan, maka langkah selanjutnya pemerintah akan menghitung berapa jumlah dosis yang dibutuhkan. Setidaknya, kata dia, rata-rata orang akan mendapatkan dua kali suntik dalam hal vaksinasi, sehingga harus tersedia 182 dikali 2 dosis.
"Kemudian ketiga yang harus hitung bersama Kemenkes dan BUMN, terutama biofarma tentang efektivitas dari vaksin. Kalau efektivitas 90 persen maka yang disediakan vaksin harus lebih dari 100 persen tadi 182 plus 10 persen di atasnya targatung jenis vaksin karena sekarangg lagi invenstrasiasi," kata dia.
Dwi Aditya Putra
Merdeka.com
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
Pemerintah Diminta Tak Ambil Pusing Soal Anggaran Vaksin Gratis
Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Enny Sri Hartati meminta pemerintah tidak ambil pusing terkait kemampuan anggaran untuk mendukung program vaksinasi Covid-19 gratis bagi seluruh warga negara Indonesia.
Sebab, kata Enny, banyak alternatif anggaran yang bisa dipungut oleh pemerintah untuk menutup biaya vaksinasi secara cuma-cuma tersebut.
"Ini kan masalah utama, tidak ada alasan lagi kalo bicara anggaran. Ibaratnya gini mas, anak lagi sakit, kira-kira kalo ngga punya uang apapun akan dilakukan. Utang pun dilakukan, jadi banyak caranya," tuturnya dalam acara Vaksin dan Prospek Pemulihan Ekonomi, Sabtu (19/12/2020).
Selain itu, belum terserap seluruhnya anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di Klaster Kesehatan dinilai bisa menjadi alternatif baru untuk menambal anggaran program vaksinasi gratis.
"Indonesia punya anggaran di 2020 melalui PEN di alokasi kesehatan sampai November belum 50 persen. Artinya setidaknya sampai akhir tahun meski ada Rp20 triliun sampai Rp30 triliun lah untuk Sinovac yang kemari sudah datang 1,2 juta dosis atau 1,6 juta dosis berapa itu," ucapnya.
Selanjutnya, pemerintah juga diminta untuk mau mengevaluasi kelanjutan sejumlah Proyek Strategis Nasional (PSN) demi menghemat anggaran di masa pandemi Covid-19.
Mengingat upaya vaksinasi dinilai jauh lebih penting untuk memerangi virus Covid-19 yang kian mengancam serius aspek kesehatan masyarakat.
"PSN ini tujuannya kan percepatan infrastruktur. Tetapi sekarang kan Infrastuktur kesehatan melalui vaksinasi dong yang lebih penting soalnya persoalan kesehatan ini. Lalu, kenapa kita masih memikirkan PSN," tegasnya.
Pun, imbuh Enny, vaksinasi gratis dinilai sebagai pembuktian komitmen pemerintah untuk menunjukan sisi sense of crisis di masa kedaruratan kesehatan ini.
Untuk itu, tidak ada alasan bagi pemerintah untuk memikirkan kemampuan anggaran dalam mewujudkan vaksin Covid-19 gratis.
"Apapun mestinya respon urgen saat ini harus dilakukan, termasuk juga vaksin gratis. Kalau tiba-tiba vaksin gratis ada perdebatan anggaran, pernyataannya kita masih waras ngga?," ucap dia mengakhiri.
Advertisement
