Liputan6.com, Jakarta - Isu Presiden Jokowi akan melakukan reshuffle kabinet kembali mengemuka. Terlebih, saat dua menterinya yakni, Menteri Sosial Juliari Batubara dan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo menjadi tersangka dugaan korupsi di KPK.
Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo menjadi tersangka dugaan korupsi izin ekspor benih lobster. Juliari merupakan kader PDIP sedangkan Edhy adalah kader Partai Gerindra. Selain keduanya, sejumlah menteri lain turut disebut akan terkena reshuffle. Bahkan, sudah beredar nama-nama yang dinilai akan menggantikan posisi menteri yang di reshuffle.
Advertisement
Sinyal akan adanya reshufle kabinet makin menguat setelah Presiden Joko Widodo atau Jokowi menggelar rapat internal bersama Wapres Ma'ruf Amin di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (21/12/2020). Rapat tersebut tidak melibatkan para menteri Kabinet Indonesia Maju.
"Iya (rapat intern bersama Presiden). Kan sering rapat Presiden bersama Wakil Presiden. Macam-macam, ada yang bersama menteri ada yang secara khusus (berdua saja)," jelas Juru Bicara Wapres Masduki Baidlowi saat dihubungi Liputan6.com, Senin (21/12/2020).
Menurut dia, pembahasan rapat membahas berbagai isu. Saat ditanya apakah salah satunya membahas soal reshuffle (perombakan) kabinet, Masduki enggab menjawab.
"Membahas terkait macam-macam. Wah enggak tahu (membahas soal reshuffle). Tidak dijelaskan pembahasannya," ucapnya.
Desas desus adanya reshuffle kabinet juga merembet ke kalangan para petinggi parpol, salah satunya Ketua DPP PKB Faisol Riza.
Faisol menyebut dirinya telah mendengar kabar ada 6 posisi yang akan direshuffle Presiden Joko Widodo.
"Saya dengar ada 6 posisi (reshuffle)," ujar Faisol Riza saat dikonfirmasi, Senin (21/12/2020)
Meski demikian, Ketua Komisi VI itu menyebut jumlah tersebut bisa saja berubah. “Mungkin bisa lebih,” ucapnya.
Reshuffle kali ini menurutnya juga akan ada penambahan kursi wakil menteri. “Mungkin masuk orang-orang muda yang menambah dinamisnya kabinet. Plus lainnya beberapa wamen juga akan ada tambahan," ucapnya
Terkait siapa yang akan dicopot, Faisol menyebut kemungkinan yaitu menteri terkait percepatan vaksinasi dan pemulihan ekonomi.
“Akan ada 2 posisi yang akan diganti juga terkait percepatan vaksinasi dan percepatan pemulihan ekonomi,"tandasnya.
Saksikan video pilihan di bawah ini:
Merujuk Tanggalan Jawa?
Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden Ahli Mochtar Ngabalin enggan menyebut kapan Presiden Joko Widodo atau Jokowi akan melakukan reshuffle (perombakan) kabinet. Menurut dia, Jokowi bebas mengangkat dan memberhentikan para pembantunya apabila memang sudah diperlukan.
"Tentu saja bahwa mau hari, mau tanggal, mau jam, saya kira sama sekali bukan menjadi masalah dan menjadi pertimbangan bagi Bapak Presiden," kata Ngabalin saat dihubungi Liputan6.com, Senin (21/12/2020).
Dia mengatakan reshuffle adalah wewenang penuh Kepala Negara dan dapat dilakukan kapan saja sesuai keinginan Jokowi. Ngabalin menyebut Jokowi selalu memonitoring dan mengevaluasi kinerja para menteri sehingga dia mengetahui waktu tepat untuk dilakukan reshuffle.
"Pokoknya dalam waktu 1x24 jam, suka-suka aja Presiden kan. Tidak ada pertimbangan waktu, mana aja Presiden punya waktu (untuk reshuffle)," ujar dia.
Ngabalin menyadari bahwa isu soal perombakan kabinet sudah beredar luas di kalangan masyarakat. Sejumlah pihak menyebut Jokowi akan melakukan reshuffle pada 23 Desember 2020, yang jatuh pada Rabu Pon sesuai penanggalan Jawa.
Hal ini berkaca dari dua reshuffle kabinet sebelumnya, dimana dilakukan pada Rabu Pon. Namun, Ngabalin meminta semua pihak untuk bersabar hingga diumumkan Jokowi.
"Tidak usah dikait-kaitkan dengan Pon atau hari-hari tanggal Jawa, yang pasti Presiden punya kewenangan itu," jelasnya.
Dia mengaku tak mengetahui siapa nama-nama yang akan mengisi posisi Menteri Sosial dan Menteri Kelautan dan Perikanan. Ngabalin juga menolak berbicara saat ditanya terkait kementerian lain yang juga ikut terkena reshuffle.
"Perintah UUD 1945 dan turunan UU nya itu kan memberikan kewenangan penuh, kepada Presiden yang memiliki hak preogratif dalam mengangkat dan memberhentikan para anggota kabinet, para pembantu beliau," tutur Ngabalin.
Ngabalin menyebut isu reshuffle dapat mengganggu kinerja para menteri. Terlebih, bagi menteri-menteri yang disebutkan akan terkena reshuffle.
"Iya dong (menganggu), bagaimana dia lagi bekerja kemudian berita masif tentang pergantian menteri. Apa orang tidak terganggu? Ada kabinet, ada lembaga, ada kementerian ini yang sekarang ditulis jelas-jelas," ujarnya.
"Suasana batin manusia ini kan mesti kita baca juga, sementara mereka sangat serius bekerja," sambungnya.
Advertisement
Sorotan Relawan
Wacana reshuffle kabinet juga mendapat sorotan dari relawan Seknas Jokowi. Ketua Bidang Kelembagaan dan Hubungan Antar-Lembaga Seknas Jokowi, Dono Prasetyo menyebut perhatian Seknas adalah wujud rasa tanggung jawab relawan terhadap Presiden Jokowi. Doni lantas menyebutkan salah satu kontribusi relawan Jokowi yakni penyusunan visi Nawacita.
"Nawacita adalah sebuah naskah perjuangan yang menjadi inspirasi RPJMN 2015-2019 dengan tujuan menjadikan Indonesia sebagai negara yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan," ujar Dono Prasetyo melalui keterangan tertulis, Jumat (18/12/2020).
Meski Jokowi saat ini di periode kedua, menurutnya para relawan tetap dibutuhkan sebagai bahan masukan Jokowi.
“Konsep Nawacita perlu menjadi bahan masukan dan turut memberi warna dalam reshuffle yang hari-hari ini sedang dalam proses pematangan," katanya.
Oleh karena itu, relawan menilai wacana reshuffle nanti wajar apabila ada ruang bagi figur relawan. Dono lantas mengusulkan beberapa nama sebagai bahan pertimbangan.
"Ada Hilmar Farid Setiadi (Direktur Jenderal Kebudayaan Kemendikbud), Dedy Mawardi (Sekjen Seknas Jokowi), Ammarsyah (mantan tokoh mahasiswa ITB, relawan Jokowi), Viktor Sirait (relawan Jokowi), dan Budi Ari Setiadi (Wakil Menteri Desa, PDTT dan Ketum Projo)," tandasnya.
