Liputan6.com, Jakarta - Sinyal reshuffle kabinet semakin menguat. Presiden Joko Widodo atau Jokowi disebut akan memanggil sejumlah calon menteri ke Istana. Tidak hanya mengisi kekosongan jabatan yang ditinggal karena menteri tersangkut kasus korupsi.
Menanggapi kabar itu, Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menilai reshuffle merupakan hak presiden. Namun, ia meminta Presiden Joko Widodo harus memastikan orang pilihannya kompeten dan bersih dari tindak pidana korupsi.
Advertisement
"Monggo, hak Pak Jokowi reshuffle atau angkat Menteri baru. Tapi pastikan kompeten dan tidak korupsi," ujar Mardani kepada wartawan, Selasa (22/12/2020).
Mardani menyarankan Jokowi menggandeng KPK untuk melihat rekam jejak tokoh yang masuk bursa calon menteri. Melihat rekam jejak ini penting karena rakyat butuh menteri yang selain bisa bekerja, juga bersih dan jujur.
"KPK bisa diajak untuk melihat rekam jejak para calon menteri. Rakyat sedang susah, cari menteri yang bisa segera bekerja dan bersih serta jujur," ucapnya.
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
Undang Calon Menteri
Diberitakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dikabarkan akan mengundang beberapa calon menteri ke Istana untuk reshuffle kabinet. Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono pun membenarkan hal tersebut.
"Bisa jadi lihat besok (hari ini) ya," kata Heru kepada merdeka.com, Senin 21 Desember 2020.
Namun dia enggan membeberkan jam berapa para calon menteri akan dipanggil ke istana.
"Ya akan diperkenalkan, tetapi waktu tentunya sesuai dengan jadwal Presiden belum tahu waktunya kapan. Besok bisa, tetapi pagi siang sore tergantung bapak Presiden," ungkap Heru.
Reporter: Ahda Bayhaqi
Sumber: Merdeka.com
Advertisement
