Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Pusat melalui PUPR akan melakukan normalisasi dan penguatan tanggul Kali Bekasi dengan alokasi anggaran sebesar 4,7 Triliun Rupiah.
Hal itu disampaikan Anggota Komisi 8 DPR-RI Nur Azizah Tamhid dalam pertemuannya dengan warga Perumahan Villa Jatirasa, Rabu (23/12/2020).
Advertisement
"Sudah ada alokasi anggaran 4,7 Triliun untuk normalisasi dan penguatan tanggul Kali Bekasi, kami mohon agar masyarakat turut mengawasi dan mendoakan pekerjaan ini agar terlaksana dengan baik," kata Nur Azizah.
Terkait bencana banjir di Kota Bekasi, Nur juga sudah meninjau ke lokasi di Perumahan Villa Jatirasa, Kelurahan Jatirasa, Kecamatan Jatiasih pada Rabu (23/12/2020).
Didampingi Nur Mahmudi Isma’il saat ke lokasi, selain mendengar aspirasi dari warga Nur Azizah juga meninjau rumah Pak Amran dekat kantor RW 12 yang hancur akibat terdampak banjir. Masih berdekatan dengan Hari Ibu, dia juga memberikan bantuan kepada 4 orang ibu yang rumahnya hancur akibat banjir 1 Januari 2020 dan 25 Oktober 2020 lalu.
"Saya turut prihatin. Saya berharap para ibu terus meningkat rasa syukur, perbanyak berdzikir dan berdoa agar istiqomah beribadah, beramal sholeh pada akhir hayat mencapai Husnul Khotimah. Selain itu, Ibu-ibu diharapkan tetap mau turut aktif bermasyarakat agar dapat membimbing masyarakat dan para pemuda untuk lebih giat belajar, disiplin bekerja, kreatif dan produktif, bertekad untuk mandiri, pantang menganggur, mengemis, apalagi mengganggu orang lain, sebagaimana yang dicontohkan Pak Amran yang kreatif mengubah sampah sebagai sumber masalah menjadi berkah," ujar politisi dari Fraksi PKS ini.
"Saya juga berterimakasih kepada para kader POSYANDU dan PKK, dengan tetap mengikuti protokol kesehatan, masih aktif melaksanakan berbagai kegiatan termasuk melakukan pengecekan kesehatan warganya meski dengan cara sweeping / datang ke rumah ditengah kondisi pandemi Covid-19 seperti ini," ucap Nur Azizah.
Nur Azizah mengaku diinformasikan oleh Anggota DPRD Kota Bekasi, Latu Har Hary bahwa ada kondisi rumah warga yang memprihatinkan akibat banjir lalu sehingga berinisiatif untuk meninjau langsung lokasi dan memberikan bantuan kepada warga yang terdampak banjir lalu.
Pemerintah Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Pusat hendaknya berusaha serta bahu membahu bersama masyarakat untuk memperbaiki rumah tidak layak huni warga tidak mampu, terutama akibat Banjir.
Rencananya, akan dilakukan advokasi proposal bantuan perbaikan rumah bagi korban banjir yang kurang mampu kepada berbagai sumber yang memungkinkan.
"Pulang dari sini, akan saya coba perjuangan sebagai sinergitas antara Program Rutilahu dari Pemerintah Pusat dan juga bantuan yang bisa diberikan oleh Pemerintah Kota Bekasi, melalui Dinas Terkait. Semoga Bapak Wali Kota, bisa memberikan bantuan bagi warga yang memang membutuhkan uluran tangan dari pemerintah kota," ujar Latu Har Hary, Anggota DPRD Kota Bekasi.
