Liputan6.com, Jakarta - Perumda Pasar Jaya melakukan antisipasi untuk mencegah gejolak kenaikan harga pangan di pasar tradisional di DKI Jakarta selama libur Natal 2020 dan Tahun Baru 2021. Direktur Utama Perumda Pasar Jaya Arief Nasruddin mengatakan, langkah awal adalah memastikan stok bahan pokok aman.
"Penyiapan kebutuhan juga dilakukan di seluruh gerai pangan," kata Arief saat dikonfirmasi, Minggu (27/12/2020).
Advertisement
Selain stok, untuk mengantisipasi kenaikan harga pangan, contohnya harga daging, Perumda Pasar Jaya telah memastikan distribusi di pasar induk aman.
"Pasar Jaya sudah memiliki empat Jakgrosir sebagai induk pusat distribusi pangan di Jakarta. Jakgrosir tersebut ada di Pasar Induk Kramat Jati, Kedoya, Walang Baru, dan satu di Pulau Seribu,” katanya.
Bahkan, lanjut Arief, mulai 8 Desember 2020 sampai 31 Desember 2020 terdapat harga promo untuk para pelaku usaha yang tergabung dalam Jakprenur.
"Setiap tahun Perumda Pasar Jaya bekerja sama dengan BUMD pangan lainnya dan juga Bank Indonesia sebagai Ketua Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) melakukan skema penanganan pangan, agar harga tidak melambung tinggi. Karena itulah sinergi secara keseluruhan diperlukan agar kondisi pangan Jakarta tetap terjaga harganya dan ketersediaan produknya cukup," tandas Arief.
Saksikan video pilihan di bawah ini:
Peta Produksi Seharusnya Bisa Atasi Kenaikan Harga Pangan di Setiap Akhir Tahun
Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi) menyoroti kenaikan harga pangan seperti cabai, bawang dan telur ayam yang selalu terjadi setiap musim Natal dan Tahun Baru (Nataru). Perlu adanya tindakan yang kongkrit agar harga pangan tak selalu naik di akhir tahun.
Ketua Umum Ikappi Abdullah Mansuri menilai, pemerintah seharusnya melakukan pemetaan wilayah produksi pangan. Sehingga distribusi komoditas pangan bisa sesuai dengan kebutuhan konsumsi dan jumlah produksi. Dengan catatan, data angka tersebut harus tepat sasaran.
"Harusnya lebih diperkuat pemetaan wilayah produksi dulu, agar kita bisa mengetahui yang paling penting harus dilakukan pemerintah adalah mengetahui berapa jumlah konsumsi dan berapa jumlah produksi. Dan datanya tidak ngawur ya," ujar Abdullah kepada Liputan6.com, Jumat (25/12/2020).
Menurut dia, bank data terkait kebutuhan pangan tersebut semustinya bisa dikelola oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Abdullah menyatakan, BPS merupakan satu-satunya instansi yang paling valid untuk mengelola bank data tersebut.
"Data ini Kemendag enggak boleh keluarin data, Kementan enggak boleh keluarin data, Ikappi enggak boleh ngeluarin data. Yang boleh ngeluarin data hanya BPS," tegasnya.
Sebab, ia mengatakan, jika setiap instansi pemerintah mengeluarkan data pangan sesuai versinya masing-masing, maka aksi saling klaim sepihak akan terus terjadi.
"Lebih baik satu-satunya lembaga yang ditunjuk untuk melakukan pendataan ya BPS," imbuh Abdullah.
Advertisement
