Liputan6.com, Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, melaporkan realisasi pembiayaan untuk bantuan perumahan tahun anggaran 2020 belum mencapai target. Di mana, hingga per 21 Desember 2020 baru terealisasi Rp11,54 triliun, dari target sebesar Rp13,23 triliun.
"Total realisasinya 2020 dari anggaran sebesar Rp13,23 triliun untuk 550 ribu unit terealisasi Rp11,54 triliun sebanyak 316.656 unit," kata dia dalam acara Mendorong Pemulihan Ekonomi Nasional Melalui Sektor Perumahan, Senin (28/12/2020).
Advertisement
Dia merincikan, untuk subsidi pembiayaan perumahan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) hanya mencapai Rp10,9 triliun atau hanya 106.230 unit saja. Jumlah itu lebih rendah dari target ditetapkan sebesar Rp11 triliun atau sebanyak 102.500 unit.
Kemudian untuk subsidi Selisih Bunga (SSB), hanya terserap Rp73 miliar atau hanya mampu sekitar 83.422 unit saja. Padahal target untuk SSB yakni Rp788 miliar atau setara dengan 175.000 unit .
Selanjutnya untuk Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM), yang dialokasikan sebesar Rp1 triliun atau untuk 263.000 unit, hanya terealisasi sebesar Rp507 miliar atau setara dengan 125.647 unit.
Terakhir, untuk Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT) hanya terserap Rp53 miliar atau sekitar 1.357 unit. Lebih rendah dari target ditetapkan sebesar Rp380 miliar atau 9.500 unit.
"Karena bersaing dengan FLPP ini kita harus ubah sistemnya itu dari Rp380 miliar terserap Rp53 miliar," jelasnya.
Dwi Aditya Putra
Merdeka.com
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
14 Juta Masyarakat Tinggal di Rumah Tak Layak Huni
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, menyebut masih ada sekitar 14 juta keluarga yang tidak memiliki rumah layak huni. Data tersebut dihimpun berdasarkan laporan dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas).
"14 juta dari 70 juta masyarakat yang belum memiliki rumah layak huni," kata dia dalam acara Mendorong Pemulihan Ekonomi Nasional Melalui Sektor Perumahan, Senin (28/12/2020).
Sementara, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik pada tahun 2019, jumlah keluarga di Indonesia yang memiliki rumah sebesar 80,07 persen. Sehingga saat ini diperkirakan ada 20 persen keluarga di Indonesia yang belum memiliki rumah.
Untuk mengatasi backlog perumahan, pemerintah telah melakukan berbagai upaya di antaranya dengan memberikan bantuan pembiayaan kepemilikan rumah, reformasi perizinan, dan insentif fiskal.
"Ini terus kita upayakan melalui program-program yang ada saat ini kita perlu menyediakan rumah yang sehat agar warganya lebih produktif," kata dia.
Menurutnya, di masa pandemi Covid-19 sekarang ini rumah menjadi kebutuhan utama bagi masyarakat. Sebab, setiap orang harus beraktivitas atau berkegiatan dari rumah.
"Orang harus bekerja dari rumah, bermain di rumah, belajar di rumah, berkegiatan di rumah. Ini perlu sekali lingkungan rumah yang lebih baik," jelasnya.
Advertisement
