Liputan6.com, Jakarta - Fintech startup Amartha menargetkan penyaluran pendanaaan Rp 2,6 Triliun pada 2021.
Pendanaaan tersebut akan disalurkan kepada lebih dari 650 ribu perempuan pengusaha mikro, kecil dan menengah di pulau Jawa, Sulawesi dan Sumatera.
Advertisement
Andi Taufan Garuda Putra, Founder dan CEO Amartha menyatakan hingga Desember 2020 penyaluran pendanaan meningkat 21,22 persen di angka Rp 2,92 Triliun.
"Pertumbuhan jumlah pelaku UMKM yang mendapatkan pendanaan juga meningkat 11,65 persen menjadi 588.283 mitra," ujar Andi dikutip dari rilis pers, Jumat (1/1/2021).
Secara makro, aktivitas UMKM mulai terlihat pulih. Pada 2021, fintech startup itu optimistis bahwa kualitas penyaluran pendanaan akan semakin membaik seiring dengan pemulihan ekonomi.
Selain itu, Andi menyebut telah menyiapkan sejumlah strategi untuk dapat melayani total 1 juta mitra pada tahun depan. Salah satunya, perusahaan membangun ekosistem digital untuk meningkatkan inklusi digital UMKM di desa.
"Kami akan memperluas produk dan meluncurkan program untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan di desa, salah satunya melalui program Smartphone Masuk Desa," tutur Andi.
Kerangka Kerja
Untuk meningkatkan inklusi keuangan digital melalui penciptaan produk yang sesuai dengan kebutuhan sektor UMKM informal, Amartha menerapkan kerangka kerja strategi inklusi keuangan yang terdiri dari tiga pilar.
Pertama, menciptakan produk keuangan yang sederhana dan mudah dipahami. Kedua, mengurangi biaya transaksi dengan menghadirkan layanan keuangan digital di tempat tinggal pengguna, termasuk dengan cara penempatan agen di lapangan.
Ketiga, mengurangi barrier to access yang tidak hanya dipengaruhi faktor geografis, tetapi juga pengetahuan dan infrastruktur digital.
Advertisement
Program Smartphone Masuk Desa
Hadi Wenas, Chief Commercial Officer Amartha menyatakan program Smartphone Masuk Desa adalah langkah penting selanjutnya setelah Amartha selama ini berhasil mengakselerasi upaya peningkatan kesejahteraan pelaku UMKM perempuan di desa lewat modal kerja.
Penyediaan akses pada teknologi dan membangun ekosistem digital, kata Hadi, dapat membuka peluang untuk meningkatkan kesejahteraan perempuan melalui partisipasi ekonomi, pengembangan sosial, dan memfasilitasi pengambilan keputusan yang terinformasi.
