Liputan6.com, Kabul - Upaya untuk mengakhiri konflik yang telah berlangsung puluhan tahun kembali diadakan. Para perunding Afghanistan melanjutkan pembicaraan dengan Taliban pada, Selasa (5/1).
Torek Farhadi, mantan penasihat pemerintah Afghanistan, mengatakan pemerintah dan Taliban adalah dua minoritas yang berperang, sementara rakyat Afghanistan terperangkap di antara mereka.
Baca Juga
Advertisement
"Yang satu mengatakan mereka mewakili negara, yang lain mengatakan kami ingin mengakhiri pendudukan asing dan korupsi. Tapi perang ini hanyalah tentang kekuasaan," katanya.
Pembicaraan itu berlangsung di tengah meningkatnya keraguan atas kesepakatan damai AS-Taliban yang ditengahi oleh Presiden Donald Trump yang akan segera mengakhiri masa jabatannya.
Penarikan pasukan AS dipercepat yang diperintahkan oleh Trump berarti hanya 2.500 tentara Amerika yang masih akan berada di Afghanistan ketika presiden terpilih Joe Biden menjabat bulan ini.
Biden telah menganjurkan untuk mempertahankan kehadiran pasukan AS dalam jumlah kecil di Afghanistan, tetapi para pemimpin Taliban dengan tegas menolak keberadaan pasukan asing.
Para pejabat yang mengetahui kesepakatan damai AS-Taliban mengatakan tidak ada kemungkinan pasukan asing dapat tetap tinggal, bahkan dalam jumlah kecil sekalipun.
Saksikan Video Berikut Ini:
Pandangan Pengamat Politik
Kekuatan Taliban telah meningkat sejak penggulingan mereka pada tahun 2001, dan pada saat ini menguasai lebih dari separuh wilayah negara itu. Pemerintah Afghanistan semakin kesulitan mengontrol mereka.
Ketika putaran pertama pembicaraan dimulai pada 12 September lalu mereka diperingatkan agar tidak menyia-nyiakan kesempatan.
Kegagalan berarti kelanjutan perang yang telah berlangsung lebih dari 40 tahun. Kegagalan berarti akan ada lebih banyak lagi kematian dan kehancuran.
Banyak pengamat politik Afghanistan mengatakan, salah satu masalah paling sulit dalam perundingan perdamaian negara itu adalah perjanjian pembagian kekuasaan.
Sedikit saja bukti bahwa pemerintah Kabul akan bersedia berbagi kekuasaan atau bahwa Taliban akan bersikap fleksibel tentang siapa yang akan menjabat dalam pemerintahan transisi.
Advertisement