Liputan6.com, Jakarta Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), tahun ini akan merekrut 1 juta guru honorer untuk mengikuti seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Namun, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Makarim menegaskan, dari jumlah tersebut hanya guru honorer yang lolos tes saja yang akan diangkat menjadi PPPK.
Advertisement
Nadiem juga menjelaskan, bahwa program seleksi untuk PPPK akan dilakukan hingga tiga kali. Hal ini tentu saja akan memberikan banyak peluang bagi para guru honorer untuk mengikuti seleksi. Berita ini terpopuler pertama di Top 3 News, Rabu, 6 Januari 2021.
Berita terpopuler lainnya di News Liputan6.com terkait dugaan adanya penimbunan kedelai hingga menyebabkan bahan baku tempe dan tahu menjadi langka dalam beberapa hari terakhir.
Dugaan adanya penimbunan tersebut bahkan menyebabkan harga kedelai di pasaran melonjak. Bahkan tak sedikit dari para pelaku usaha yang terpaksa berhenti memproduksi tempe dan tahu.
Menyikapi hal ini, Satgas Pangan Bareskrim Polri sendiri melakukan pengecekan ke sejumlah gudang-gudang importir kedelai di sejumlah titik Ibu Kota dan sekitarnya.
Hasil survei yang dilakukan Voxpopuli Research Center untuk melihat bagaimana tingkat kepuasan publik terhadap Presiden Joko Widodo atau Jokowi juga tak kalah menuai sorotan.
Direktur Eksekutif Voxpopuli Research Center Dika Moehamad mengatakan, di awal tahun 2021, hasil survei menunjukkan bahwa kepuasan publik terhadap kepemimpinan Presiden Jokowi mencapai lebih dari 70 persen.
Berikut deretan berita terpopuler di kanal News Liputan6.com sepanjang Rabu, 6 Januari 2021:
Saksikan video pilihan di bawah ini:
1. Mendikbud: Hanya Guru Honorer yang Lulus Tes Seleksi Akan Diangkat PPPK
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Makarim menegaskan bahwa kendati kuota bagi guru honorer dalam seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) mencapai satu juta formasi, akan tetapi hanya mereka yang lulus saja yang akan diangkat.
Artinya walaupun kuota satu juta formasi itu tak terpenuhi maka para guru honorer tetap tak akan diangkat jadi tenaga pendidikan PPPK jika mereka tak lulus seleksi.
Nadiem meminta supaya para guru memahami hal ini. Ia juga menegaskan bahwa semua guru honorer berhak mengikuti seleksi PPPK ini.
"Jadi mohon itu ditekankan untuk masyarakat untuk mengerti, tatapi perbedaannya semua guru honorer bisa mengikuti tes tersebut, semua akan diberikan keempat," katanya.
Advertisement
2. Polri Periksa Tiga Gudang Importir Kedelai, Apa yang Ditemukan?
Bareskrim Polri melalui Satgas Pangan mendalami dugaan adanya penimbunan kedelai sebagai bahan baku tempe dan tahu yang membuat menjadi langka.
Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono menyatakan jika pihaknya tak segan memproses secara hukum bagi importir kedelai yang mencoba melakukan penimbunan dan memainkan harga sehingga diduga menyebabkan kelangkaan dan mahalnya bahan baku tersebut.
"Polri merespon kelangkaan kedelai di pasar terutama importir, apabila di temukan ada dugaan pidana maka Satgas Pangan akan melakukan penegakan hukum," kata Argo Yuwono, Jakarta, Rabu (6/1/2020).
Menurut Argo, Satgas Pangan Bareskrim Polri sendiri sudah melakukan pengecekan ke gudang-gudang importir kedelai pada Selasa (5/1/2021) kemarin.
Pertama dengan mendatangi gudang yang berada di Bekasi, yakni, PT. Segitiga Agro Mandiri. Dalam temuannya, bahwa perusahaan itu bergerak di bidang impor kedelai ex Amerika dengan kapasitas antara 6.000 hingga 7.000 ton per bulan.
Sebelumnya, Kabareskrim Polri Komjen Listyo Sigit Prabowo bersama Kasatgas Pangan Polri Brigjen Helmy Santika telah melakukan pemeriksaan di sejumlah gudang importir dan distributor kedelai di wilayah Cikupa, Cengkareng, dan Bekasi.
3. Survei: Pembubaran FPI Dongkrak Kepuasan Publik terhadap Kinerja Jokowi
Hasil survei yang dilakukan Voxpopuli Research Center menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengalami kenaikan.
"Memasuki 2021, tingkat kepuasan rakyat terhadap kepemimpinan Presiden Jokowi mengalami kenaikan, di mana angka kepuasan mencapai lebih dari 70 persen," kata Direktur Eksekutif Voxpopuli Research Center Dika Moehamad dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa (5/1/2021).
Dia mengatakan, pada momentum satu tahun periode kedua bulan Oktober 2020, tingkat kepuasan terhadap Jokowi mencapai 64,7 persen. Angkanya kini naik menyentuh 70 persen, tepatnya 72,8 persen.
Sedangkan, angka ketidakpuasan turun dari 30,6 persen menjadi 23,3 persen. Sisanya menyatakan tidak tahu/tidak menjawab (4,7 persen-3,9 persen).
Sementara itu, terobosan dilakukan Jokowi dengan mewujudkan undang-undang Omnibus Law yang diyakini bisa membawa keluar Indonesia dari hambatan struktural dan birokrasi.
Advertisement
