Liputan6.com, Jakarta - Ketua Koordinator Komunitas Warung Tegal Nusantara (Kowantara), Mukroni, mencatat ada sekitar 20.000 usaha warteg di Jabodetabek yang akan menutup operasional bisnisnya pada awal tahun ini. Menyusul adanya gagal bayar dari pelaku usaha untuk memperpanjang sewa tempat.
"Di awal tahun ini ada kurang lebih 20.000 warteg yang akan tutup. Ini kan karena tka lepas dari ketidakmampuan pengusaha warteg untuk memperpanjang sewa tempat utamanya," ucap dia saat dihubungi Merdeka.com, Sabtu (9/1).
Advertisement
Mukroni menjelaskan, gagal bayar sendiri tak lepas dari terus turunnya pendapatan usaha sejak awal pandemi Covid-19 melanda Indonesia, atau tepatnya pada Maret 2020 lalu. Lantaran pandemi ini turut membatasi aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat, termasuk kelompok pekerja yang merupakan pelanggan setia warteg.
"Bayar sewa yang sulit ini kan, karena kita pelaku usaha juga udah turun terus pendapatan dari Maret lalu (2020). Untuk turunnya (pendapatan) karena aktivitas masyarakat semuanya terbatas juga, kayak orang kerja juga kan udah jarang ke kantor otomatis kita kehilangan pelanggan," terangnya.
Selain itu, dampak penyebaran virus mematikan asal China itu juga telah mengakibatkan terjadinya gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK). Walhasil tingkat daya beli masyarakat termasuk pelanggan juga mengalami penurunan yang signifikan.
"Dari Covid-19 juga ini kan banyak orang kayak di PHK atau dikurangi karyawannya. Tentunya daya beli masyarakat juga turun banget, termasuk pelanggan kita juga kan yang banyakan pekerja," tegasnya.
Terlebih, imbuh Mukroni, dalam beberapa waktu terakhir sejumlah komoditas pangan utama mengalami kenaikan harga secara drastis. Sehingga membuat beban yang dipikul pelaku usaha warteg menjadi kian bertambah berat.
"Lebih parahnya juga kan semua harga pangan itu naik. Kayak cabai, sayur-sayuran, telor, dan kedelai juga naik belakangan ini. Ya ini beban banget jadinya," keluh dia.
Oleh karena itu, Mukroni meminta pemerintah pusat maupun daerah di wilayah Jabodetabek sudi untuk mau membantu dengan memberikan keringanan biaya sewa tempat. Sehingga kelangsungan bisnis warteg bisa lebih terjaga di masa kedaruratan kesehatan ini.
"Jadi, harapannya pemerintah pusat atau pemda di Jabodetabek itu mau membantu meringankan biaya sewa tempat. Ini kan biar warteg bisa tetap buka sih," ujar dia mengakhiri.
Reporter: Sulaeman
Sumber: Merdeka.com
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
10.000 Warteg Hengkang dari Jakarta ke Bodetabek Gara-gara Tak Mampu Bayar Sewa
Penerapan PSBB imbas pandemi Covid-19 mendorong pengusaha warung tegal (warteg) hengkang dari Jakarta ke sejumlah daerah penyangga ibukota. Kondisi ini dipicu kian tak terjangkaunya kemampuan pelaku bisnis warteg membayar tempat sewa usaha di lahan ibu kota.
"Kondisi saat ini jelas temen-temen warteg mulai kesulitan membayar sewa di Jakarta. Ini mengakibatkan banyak yang melipir ke wilayah sekitar Jakarta, kaya Bodetabek (Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi) karena harga sewa yang lebih murah," ujar Ketua Koordinator Komunitas Warung Tegal Nusantara (Kowantara), Mukroni saat dihubungi Merdeka.com, Kamis (12/11/2020).
Hingga saat ini, total ada 10.000 warteg atau sekitar 25 persen yang mulai meninggalkan ibu kota sejak PSBB jilid I diterapkan. Sebab, kebijakan tersebut ditengarai sebagai penyebab turunnya jumlah pelanggan secara drastis.
"Karena kan orang dibatasi untuk aktivitas di luar. Kayak kantor tutup, mal tutup, dan tempat yang banyak karyawannya juga dibatasi operasionalnya. Akhirnya pelanggan juga ga ada," paparnya.
Sedangkan, biaya tempat usaha sewa tetap harus dibayarkan secara penuh oleh pemilik warteg di Jakarta. Adapun nilainya berkisar antara Rp 80 juta - Rp 100 juta untuk satu tahun sewa.
"Ini kan sulit untuk kita-kita penuhi. Maka kota di Bodetabek itulah yang sekarang diburuh pemilik warteg. Kan untuk sewa satu tahun rata-rata Rp 25 juta, jadi jauh lebih hemat," paparnya.
Mukroni memprediksi tren migrasi warteg ke wilayah Bodetabek akan semakin meningkat kedepannya. Mengingat ini sebagai salah langkah preventif untuk menyelamatkan kelangsungan usaha.
"Cara ini untuk bertahan aja supaya ada kegiatan agar jalan usahanya. Karenakan kondisi ekonomi juga belum pasti," tukasnya.
Reporter: Dwi Aditya Putra
Sumber: Merdeka.com
Advertisement
Imbas PSBB Jakarta, Omzet Pedagang Warteg Turun 20 Persen
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali memberlakukan PSBB sejak 14 September lalu di seluruh wilayah Jakarta. Penerapan kembali PSBB ini untuk menghentikan penyebaran virus Corona yang telah mengancam serius keselamatan warga ibu kota.
Ketua Koordinator Komunitas Warung Tegal Nusantara (Kowantara) Mukroni mengakui adanya penurunan omzet sejak PSBB Jilid II diterapkan. Jumlah penurunan omzet mencapai hingga 20 persen, sampai hari ini.
"Memang ada penurunan, karena aura PSBB sepertinya kan dari Pemda DKI ini pengetatan. Jadi ada penurunan omzet ini sekitar 20 persen dari temen-temen Kowantara," ujar dia saat dihubungi Merdeka.com, Sabtu (19/9).
Mukroni mengatakan penurunan omzet di masa kedaruratan kesehatan ini akan mengganggu kelangsungan usaha Warteg. Mengingat pendapatan yang diperoleh dinilai sulit untuk mencukupi beban operasional yang harus dikeluarkan oleh pelaku usaha di setiap bulannya.
"Kita juga kan harus keluarkan biaya untuk listrik, air, sewah tempat, sampai pajak per bulannya. Sedangkan omzet juga turun di pengetatan ini (PSBB)," terangnya.
Oleh karena itu, dia meminta Pemerintah Provinsi DKI untuk memperluas cakupan jaring pengaman sosial bagi pelaku usaha yang terdampak kebijakan PSBB. Dengan kata lain, memasukkan pelaku usaha Warteg sebagai kelompok penerimaan manfaat stimulus bagi pelaku usaha kecil.
"Kami harapkan sih sumbangan Pemprov DKI seperti bantuan permodalan, keringanan bayar sewa tempat, listrik dan air. Karena Pandemi dan PSBB ini, sangat berdampak bagi masyarakat kecil seperti kami pengusaha Warteg," tegasnya.
Kendati demikian, dia menyambut baik langkah Pemprov DKI Jakarta yang kembali menarik rem darurat melalui penerapan kebijakan PSBB Jilid II tersebut. Menyusul kian tak terkendalinya penularan virus Corona di wilayah ibu kota.
"Tapi, kami juga dukung PSBB ini diterapkan lagi. Apalagi memang banyak orang di Jakarta yang kena Corona. Ya mungkin PSBB ini jalan tengahnya," tutupnya.
