DPR: Masyarakat Jangan Terus Disalahkan soal Peningkatan Covid-19

Komisi IX DPR meminta pemerintah serius menanggulangi peningkatan Covid-19 yang terjadi di Tanah Air

oleh Liputan6.com diperbarui 12 Jan 2021, 19:00 WIB
Warga menggunakan masker berjalan di JPO kawasan Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Kamis (10/9/2020). Setelah mempertimbangkan sejumlah faktor, di antaranya ketersediaan tempat tidur rumah sakit, PSBB DKI Jakarta kembali diperketat per Senin (14/9). (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Liputan6.com, Jakarta Anggota Komisi IX DPR RI, Arzeti Bilbina meminta pemerintah serius menanggulangi peningkatan Covid-19 yang terjadi di Tanah Air dengan menjalankan langkah preventif, kuratif dan promotif.

Seperti diketahui, perkembangan Covid-19 di Indonesia hingga kini terus meningkat.Berdasarkan data Kementerian Kesehatan pasien terpapar Covid-19 hingga Senin (11/1) mencapai 836.718 orang.

Naiknya kasus Covid-19 ini mempengaruhi ketersediaan ruang isolasi untuk pasien, kekurangan kapasitas tempat tidur hingga menyebabkan kekurangan tenaga kesehatan.

"Masyarakat jangan terus disalahkan dalam peningkatan Covid-19. Pemerintah harusnya menjadikan masyarakat sebagai perpanjangan tangan,” ungkap Arzeti, Selasa (12/1/2021).

Dia menyebut, ketika ruang isolasi tidak bisa menampung pasien Covid-19 lagi, maka pemerintah harusnya membantu masyarakat dengan membuat skema bagi mereka yang melakukan isolasi mandiri serta memberikan bantuan obat-obatan.

"Seharusnya pemerintah tidak hanya membicarakan vaksin saja, tetapi juga menginformasikan kepada masyarakat tentang isolasi mandiri, atau memberikan obat anti virus yang cukup mahal bagi mereka yang melakukan isolasi mandiri, pemerintah harus buat skema untuk membantu masyarakat," jelas dia.

Sebelumnya, Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin (BGS) meminta seluruh rumah sakit yang berada di bawah Kementerian Kesehatan menambah kapasitas kamar untuk pasien Covid-19. Hal ini dilakukan agar masyarakat yang terpapar Covid-19 bisa ditangani dengan baik.

Dia menyebut rumah sakit vertikal di bawah Kementerian Kesehatan rata-rata memiliki kapasitas tempat tidur mencapai 14.000. Namun yang digunakan untuk penanganan Covid-19 hanya 2.700 tempat tidur atau tidak sampai 20 persen.

"Sehingga kalau dilihat masih relatif terpenuhi tapi orang covid juga tidak bisa masuk," kata BGS dalam rapat kerja bersama dengan Komisi XI DPR RI, di Jakarta, Selasa (13/1).

 

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:


Tambah Kapasitas

Petugas medis dari Provinsi Jiangsu bekerja di sebuah bangsal ICU Rumah Sakit Pertama Kota Wuhan di Wuhan, Provinsi Hubei, 22 Februari 2020. Para tenaga medis dari seluruh China telah mengerahkan upaya terbaik mereka untuk mengobati para pasien COVID-19 di rumah sakit tersebut. (Xinhua/Xiao Yijiu)

Dia pun mengingatkan kepada seluruh rumah sakit, baik yang ada di kota maupun provinsi agar lebih banyak memberikan jatah tempat tidur kepada pasien Covid-19.

Pihaknya juga akan berbicara dengan Asosiasi Rumah Sakit Swasta untuk melakukan hal yang sama, yakni memberikan prioritas kepada pasien Covid-19.

"Saya hari ini baru tanda tangan meminta agar semua rumah sakit vertikal di bawah Kementerian Kesehatan secara temporer karena ini ada lonjakan tinggi harus meningkatkan kapasitasnya dari sekitar 20 persen dan alokasi untuk pasien covid menjadi 30-40 persen," jelas dia.

Adapun dengan tambahan kapasitas ruangan mencapai 30-40 persen, setidaknya bisa menambah sekitar 1.400 tempat tidur untuk pasien Covid-19.

Dwi Aditya Putra

Merdeka.com

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya