Liputan6.com, Jakarta - Anggota Fraksi PDIP DPR RI Ribka Tjiptaning menolak vaksinisasi Covid-19. Ribka yang juga seorang dokter itu menyampaikan hal tersebut dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi IX bersama Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin.
Ribka mengaku, dia dan keluarganya lebih memilih dikenai sanksi daripada harus divaksin.
Advertisement
"Saya tetap tidak mau divaksin, maupun sampai yang 63 tahun bisa divaksin. Saya sudah 63 nih, mau semua usia boleh, di sana pun hidup di DKI semua anak cucu saya dapat sanksi Rp 5 juta, mending gue bayar, mau jual mobil kek," kata Ribka dalam raker Komisi IX bersama Menkes di kompleks parlemen Senayan, Selasa (12/1/2021).
Anggota Komisi IX DPR itu menyebut alasan penolakannya, yakni Bio Farma belum menyampaikan hasil uji klinis ketiga vaksin Covid-19. Dia lantas mencontohkan kejadian vaksin polio yang menimbulkan korban.
"Vaksin antipolio malah lumpuh layu di Sukabumi. Terus anti-kaki gajah di Majalaya mati 12, karena di India ditolak, di Afrika ditolak," ujar Ribka.
** #IngatPesanIbu
Pakai Masker, Cuci Tangan Pakai Sabun, Jaga Jarak dan Hindari Kerumunan.
Selalu Jaga Kesehatan, Jangan Sampai Tertular dan Jaga Keluarga Kita.
Saksikan video pilihan di bawah ini:
Negara Tidak Berbisnis dengan Rakyat
Ribka mengingatkan jangan pernah bermain-main terkait uji klinis vaksin apa pun. "Saya ingat betul itu, jangan main-main vaksin ini, jangan main-main," tegasnya.
Ia meminta negara tidak berbisnis dengan rakyatnya, apalagi menyangkut kesehatan atau perdagangan vaksin.
"Saya cuma ingatkan nih sama Adinda Menteri nih. Negara tidak boleh berbisnis dengan rakyatnya loh. Tidak boleh, mau alasan apa saja, tidak boleh. Saya yang paling kenceng nanti tuh mempermasalahkan," tandasnya.
Advertisement
