Liputan6.com, Jakarta - Ketua Umum Kontak Tani dan Nelayan Andalan (KTNA) Winarno Tohir menilai penyaluran pupuk bersubsidi memberi manfaat dan jaminan bagi petani kecil untuk berproduksi dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat Indonesia.
Menurut Winarno, selain petani bisa mengakses pupuk yang lebih terjangkau, ada stabilisasi harga yang memang diperlukan bagi petani kecil.
Advertisement
"Kalau tidak ada subsidi, harganya mahal. Dosis pupuk petani jadi dikurangi, kalau dikurangi bisa produktivitas kita turun," kata Winarno seperti dikutip dari Antara, Selasa (12/1/2021).
Pupuk bersubsidi diperuntukkan bagi petani, pekebun, dan peternak yang memiliki usaha lahan dengan total 2 hektare.
Winarno menjelaskan bahwa dalam berproduksi, petani juga harus mengeluarkan biaya sewa lahan, mengingat umumnya petani kecil hanya sebagai penggarap, bukan pemilik lahan.
Jika melihat produktivitas, Winarno mengakui bahwa produktivitas beras nasional masih rendah, yakni sekitar 5,12 ton per hektare (ha) pada 2020, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya 4,8 ton per ha.
Khusus di Pulau Jawa, produktivitas bisa mencapai 9-11 ton per ha; berbeda dengan di luar Jawa yang berkisar 3-4 ton per ha.
"Yang harus dipersiapkan agar produksi ini tinggi, harus menggunakan benih modern yang bisa adaptasi dengan kondisi lahan, misalnya daerah Kalimantan yang asamnya tinggi, harus disesuaikan dengan bioteknologi," kata Winarno.
Isu penyaluran subsidi pupuk sempat disinggung oleh Presiden Joko Widodo saat membuka Rapat Kerja Nasional Pembangunan Pertanian di Istana Negara, Senin (11/1).
Presiden menilai dana yang digelontorkan oleh negara untuk subsidi pupuk mencapai Rp33 triliun, namun tidak sejalan dengan produksi yang dihasilkan. Oleh karenanya, Presiden meminta subsidi tersebut dievaluasi.
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
Dikritik Jokowi, Subsidi Pupuk Bisa Langsung Dicabut?
Dosen Pertanian IPB Harianto menilai, subsidi pupuk bukan merupakan kebijakan yang efektif untuk meningkatkan hasil produksi petani. Pernyataan tersebut dilontarkannya selepas Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengkritik penyaluran subsidi pupuk Rp 33 triliun per tahun yang tidak berimbal hasil.
Menurut dia, pemerintah sebaiknya fokus melakukan perbaikan teknologi budidaya untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan akses pada benih unggul ketimbang mengalokasikan anggaran subsidi pupuk hingga Rp 33 triliun.
"Jika tujuan kebijakannya untuk meningkatkan produktivitas, maka anggaran untuk perbaikan teknologi budidaya yang perlu ditingkatkan, serta anggaran untuk peningkatan akses kepada benih unggul," ujar Harianto kepada Liputan6.com, Selasa (12/1/2021).
Guna memuluskan rencana tersebut, pemerintah disebutnya perlu mempersiapkan anggaran yang bersifat jangka panjang untuk perbaikan teknologi budidaya.
"Perbaikan teknologi budidaya bersifat jangka panjang dan tentunya memerlukan anggaran yang juga bersifat jangka panjang," jelas Harianto.
Sama halnya dengan penyaluran subsidi pupuk yang telah berjalan sekitar 30 tahun. Dia mengatakan, program tersebut tidak bisa serta merta dicabut lantaran petani juga butuh penyesuaian.
"Menggeser subsidi pupuk juga perlu upaya jangka panjang (bertahap), sehingga petani juga mampu melakukan penyesuaian-penyesuaian," kata Harianto.
"Penghentian subsidi pupuk dalam jangka pendek diperkirakan akan menurunkan produksi," dia menegaskan.
Baca Juga
Gandeng TNI, Perusahaan Ini Tanami Ratusan Hektar Lahan Padi untuk Mendukung Ketahanan Pangan Nasional
Jangan Remahkan, Banyak Petani Jeruk di Kalbar Sukses Naik Haji hingga Kuliahkan Anak S3
AS-Indonesia Kolaborasi Tingkatkan Kualitas Peternakan Sapi Perah, Dukung Program Makan Bergizi Gratis Prabowo
Advertisement
