Liputan6.com, Jakarta - Mantan Ketua Umum Pengurus Pusat (Ketum PP) Muhammadiyah Ahmad Syafii Maarif alias Buya Syafii ikut mendukung keputusan Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang mencalonkan Kabareskrim Polri Komjen Listyo Sigit Prabowo sebagai calon Kapolri ke DPR.
"Sebagai pilihan Presiden kita hormati," tutur Buya Syafii dalam keterangannya, Rabu (13/1/2021).
Advertisement
Di mata Buya Syafii, Listyo merupakan sosok yang memiliki hubungan baik dengan berbagai kalangan. Jenderal bintang tiga itu dekat dengan semua golongan tanpa membeda-bedakan.
"Selamat buat Jenderal Listyo Sigit sebagai calon tunggal Kapolri," kata Buya Syafii.
Sementara itu, Wakil Presiden Ma'ruf Amin juga mendukung pilihan Presiden Jokowi yang memilih Kabareskrim Polri Komjen Listyo Sigit Prabowo sebagai calon Kapolri menggantikan Jenderal Idham Aziz.
Hal ini disampaikan langsung oleh juru bicara Ma'ruf Amin, Masduki Baidlowi.
"Tentu kami dukung keputusan Pak Presiden. Dan kami juga dorong agar fit and proper test bisa segera dilaksanakan," kata Masduki dalam keterangannya, Rabu (13/1/2021).
Dia menuturkan, keputusan Presiden Jokowi memilih Listyo Sigit Prabowo dipandang tepat. Selain namanya diajukan Kompolnas,dipastikan juga sudah melewati berbagai macam tahapan dan pertimbangan.
"Saya kira itu keputusan yang tepat. Maka hendaknya semua pihak mendukung Keputusan Presiden itu," kata Masduki.
Wapres Ma'ruf Amin berharap, terpilihnya Listyo Sigit Prabowo bisa membawa institusi Polri semakin maju, sehingga semakin dicintai dan menjadi kebanggaan masyarakat.
"Harapannya, semua proses berjalan lancar. Sehingga suksesi kepemimpinan di Polri dapat berjalan dengan baik," jelasnya.
Saksikan video pilihan di bawah ini:
Surpres Jokowi
Surat Presiden (Surpres) Joko Widodo atau Jokowi terkait calon Kapolri telah dikirimkan ke DPR, Rabu (13/1/2021). Dalam surat yang diterima Ketua DPR Puan Maharani, Kabareskrim Komisaris Jenderal Listyo Sigit Prabowo ditunjuk Jokowi menjadi calon Kapolri.
"Pada hari ini, Presiden Joko Widodo telah menyampaikan usulan Pejabat Kapolri kepada DPR RI, atas nama Komjen (Pol) Drs Listyo Sigit Prabowo, Msi, untuk mendapatkan persetujuan DPR," kata Puan Maharani, Rabu.
"Pergantian Kapolri saat ini adalah mengikuti siklus masa jabatan yang telah berakhir dan dengan demikian perlu diangkat Kapolri yang baru," ucap Puan yang mengaku menerima surat tersebut dari Mensesneg Pratikno.
Dia menjelaskan, sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI, Kapolri diangkat dan diberhentikan Presiden dengan persetujuan DPR RI.
Dalam memberikan pendapat atas Kapolri usulan Presiden, kata Puan, DPR RI akan memperhatikan berbagai aspek dan dimensi yang dapat memberi keyakinan bahwa Kapolri yang diusulkan memenuhi persyaratan.
Persyaratan itu meliputi syarat administratif, kompetensi, profesionalitas, dan komitmen dalam mengawal Pancasila, UUD Negara Republik Indonesia 1945, NKRI, dan Bineka Tunggal Ika.
"Selanjutnya, proses pemberian persetujuan akan dilakukan sesuai mekanisme internal DPR," ujar Puan.
Advertisement
