Liputan6.com, Jakarta Anggota DPR RI Komisi IX Ribka Tjiptaning menyatakan tidak mau divaksin COVID-19 Sinovac dalam rapat antara Kementerian Kesehatan dan Komisi IX DPR RI pada Selasa, 12 Januari 2021. Dalam rapat juga dihadiri Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Ribka memilih kena sanksi daripada divaksin.
Dalam rapat lanjutan antara Kementerian Kesehaan dengan Komisi IX DPR RI hari ini, Budi Gunadi Sadikin mengakui masih banyak masyarakat yang tidak mau divaksin.
Advertisement
"Bagaimana dengan rakyat yang enggak mau divaksin? Saya paham sekali bahwa belum semua rakyat kita merasa yakin bahwa vaksinasi ini cocok untuk mereka," ujar Budi dalam rapat dengan Komisi IX DPR RI, pada Rabu (13/1/2021).
Menjawab masyarakat yang tak ingin divaksin, Budi mengatakan, bahwa vaksin adalah public goods sebagai barang dan fungsi.
"Dalam arti ini diberikan for the goods of the public," ucapnya.
Maknanya, vaksinasi ini bukan hanya untuk melindungi pribadi tetapi juga demi melindungi semua orang. Targetnya adalah membentuk herd immunity. Jika tidak tercapai, kata Budi, fungsi vaksin sebagai public goods tidak tercapai.
"Karena memang vaksinasi ini bukan hanya melindungi diri kita pribadi, tapi ini juga untuk melindungi keluarga kita, melindungi tetangga kita, melindungi rakyat Indonesia, dan melindungi manusia di seluruh dunia," kata Budi.
Simak Juga Video Berikut Ini:
Meyakinkan Masyarakat
Budi mengakui, pemerintah memiliki tugas untuk meyakinkan masyarakat agar mau divaksinasi. Ia pun mengajak anggota dewan untuk bersama-sama meyakinkan masyarakat agar berkenan divaksin COVID-19.
"Tugas kami untuk memastikan bahwa kita bisa ajak, kita bisa yakinkan bapak ibu untuk melakukan ini bukan hanya melindungi diri kita, tapi melindungi keluarga, tetangga kita, seluruh rakyat Indonesia dan seluruh umat manusia di dunia karena memang fungsinya untuk mengejar herd immunity menahan pandemi," pungkasnya.
Penulis: Ahda Bayhaqi/Merdeka.com
Advertisement