Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo mengesahkan keberadaan Lembaga Pengelola Investasi (LPI). Hal ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 74 tahun 2020 tentang Lembaga Pengelola Investasi, yang diteken Jokowi pada 14 Desember.
Rencananya, Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau Sovereign Wealth Fund (SWF) ini mulai beroperasi pada kuartal I 2021.
Advertisement
Artikel mengenai mulai beroperasinya Sovereign Wealth Fund ini menjadi salah satu artikel yang banyak dibaca. Selain itu masih ada beberapa artikel lain yang layak untuk disimak.
Lengkapnya, berikut ini tiga artikel terpopuler di kanal bisnis Liputan6.com pada Jumat 15 Juanuari 2021:
1. SWF Mulai Beroperasi di Kuartal I 2021
Pemerintah memastikan Sovereign Wealth Fund (SWF) atau Lembaga Pengelola Investasi (LPI) di Indonesia bisa mulai beroperasi pada kuartal I 2021.
Hal ini disampaikan langsung oleh Staf khusus Menteri Keuangan untuk Bidang Kebijakan Fiskal dan Makroekonomi, Masyita Crystallin.
"Mudah-mudahan di sebelum kuartal I (2021) berakhir kita sudah mendapatkan SWF, sudah up and running. Ya, sudah running (sebelum 1 April)," tegasnya.
Simak artikel selengkapnya di sini
2. Tol Layang Jakarta-Cikampek II Mulai Berbayar 17 Januari 2021, Cek Tarifnya
PT Jasa Marga (Persero) Tbk melakukan integrasi kenaikan tarif Tol Jakarta Cikampek II Elevated alias Tol Layang Jakarta Cikampek. Penyesuaian tarif terintegrasi tersebut diberlakukan secara efektif mulai 17 Januari 2020 pukul 00.00 WIB.
"Akan diberlakukan penetapan tarif terintegrasi ruas Jakarta-Cikampek dan Jakarta-Cikampek II Elevated pada 17 Januari tahun 2021 00.00 Waktu Indonesia Barat," kata Direktur Utama PT Jasamarga Jalan Layang Cikampek (JJC) Vera Kirana dalam konferensi pers virtual, Kamis (14/1).
Vera menjelaskan bahwa sudah 13 Tol Japek II tidak bertarif sejak beroperasi 15 Desember 2019 lalu atau sekitar 13 bulan. Penarifan dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi terkini dan tingkat inflasi.
Simak artikel selengkapnya di sini
Advertisement
3. Jokowi soal Pendanaan Terorisme Berkedok Donasi: Ganggu Stabilitas Sistem Ekonomi
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kepada seluruh pemangku kepentingan untuk lebih memperkuat tindak pencegahan dan pemberantasan atas motif pendanaan terorisme dan pencucian uang yang semakin beragam, salah satunya berkedok donasi.
"Pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme harus terus kita antisipasi. Kondisi ini yang mengganggu integritas dan stabilitas sistem perekonomian dan sistem keuangan ini harus kita mitigasi," imbuhnya dalam acara Koordinasi Tahunan bersama Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) secara virtual.
"Seperti shadow ekonomi, peningkatan kejahatan ekonomi, serta cyber crime, dan kejahatan lain yang memanfaatkan teknologi yang paling baik," dia menegaskan.
