Liputan6.com, Jakarta Tingkat keterisian hotel dan restoran di Jakarta selama pandemi covid-19 di bawah 20 persen. Pengusaha pun berupaya membangkitkan geliat bisnis hotel dan restoran.
“Okupansi rate justru turun selama 5 tahun terakhir ini, dari sekitar 70 persen menjadi sekitar 56 persen. Sekarang mungkin sebagian di bawah 20 persen,” kata Ketua Badan Pimpinan Daerah Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DKI Jakarta Sutrisno Iwantono, dalam konferensi pers rekomendasi Rakerda 2021, Minggu (17/1/2021).
Advertisement
Saat ini, jumlah hotel di Jakarta tercatat sekitar 991 hotel terdiri dari 397 hotel berbintang, 594 hotel non bintang.
Sementara untuk restoran yang terdampak ada belasan ribu dan puluhan ribu restoran mengalami kondisi yang sulit akibat pandemi covid-19 ini.
Oleh karena itu, pihaknya merekomendasikan agar pemerintah membuat program khusus agar turis asing maupun domestik bertahan beberapa hari di Jakarta, sehingga mereka bisa menginap di hotel, makan di restoran dan mengunjungi berbagai objek wisata di Jakarta.
Sutrisno mengatakan BPD PHRI DKI Jakarta sepakat membangun Gerakan Kebangkitan agar pelaku usaha hotel dan restoran tidak semakin terpuruk dan bisa bangkit pada 2021.
Hal itu bertujuan agar tidak menimbulkan kerugian yang parah bagi para pemilik dan mengakibatkan penderitaan berkepanjangan bagi karyawan, manajemen, termasuk sektor terkait seperti para supplier, dan lain-lain.
Adapun BPD PHRI DKI Jakarta minta agar Pemerintah membantu meringankan beban-beban ekonomi dan beban biaya yang dapat menyebabkan industri kolaps.
Seperti pajak-pajak PB1, pajak korporasi, PBB, pajak reklame, pajak air tanah, biaya listrik, pungutan tenaga kerja dan pungutan-pungutan lain agar diringankan.
“Saya berharap agar pajak untuk hotel dan restoran/warung kecil mesti dilonggarkan," pungkasnya.
Saksikan Video Ini
PHRI Usul Vaksinasi Covid-19 Tahap Pertama Sasar Area Pemukiman Padat Penduduk
Sekretaris Jenderal Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Maulana Yusran mengusulkan vaksinasi Covid-19 di tahap awal menyasar juga area pemukiman padat penduduk sebagai klaster penularan virus Covid-19. Mengingat kesadaran penduduk di area tersebut akan penerapan protokol kesehatan dinilai masih rendah.
"Saya usul seharusnya di vaksinasi anti Covid-19 pada tahap awal ini juga di area pemukiman padat penduduk. Karena harus diakui penerapan ptotokol kesehatan oleh penduduk disana memang masih rendah. Dengan begitu, mohon maaf area itu juga menjadi klaster penularan Covid-19," terangnya saat dihubungi Merdeka.com, Rabu (13/1).
Selain itu, kata Yusran, melalui pelaksanaan vaksinasi lebih awal secara cuma-cuma juga akan memberikan dampak positif bagi ekonomi warga di area pemukiman padat. Menyusul mayoritas penduduk hanya mengandalkan pada pendapatan harian untuk membiayai hidup di ibu kota.
"Karena kan di area sana (pemukiman padat) lebih banyak orang yang hanya bekerja dengan pendapatan harian kaya pengemis, pemulung, dan lainnya. Sehingga vaksinasi ini gratis akan juga memberikan kontribusi baik bagi ekonomi warga setempat," contohnya.
Oleh karena itu, Yusran meminta pemerintah untuk sudi dengan memprioritaskan penduduk di area permukiman padat sebagai penerima vaksin di tahap awal. Hal ini karena besarnya risiko paparan Covid-19 terhadap aspek kesehatan warga di area tersebut.
"Maka, tadi usul saya lebih baik pemerintah mau melakukan vaksinasi juga di area padat penduduk di tahap pertama ini. Tentunya dengan menimbangkan berbagai risiko yang ada, apalagi aspek kesehatannya," ujar dia mengakhiri.
Pemukiman Padat Penduduk Klaster Pertama Penyebaran Covid-19
Sebagai informasi, Anggota Tim Pakar Satuan Tugas Penanganan Covid-19, Dewi Nur Aisyah, menyebut ada lima klaster yang menyumbang kasus positif Covid-19 terbanyak di Indonesia. Pemukiman padat penduduk ada di posisi pertama.
"Misalnya klaster di DKI Jakarta, Jawa Timur juga sama bahwa klaster tertinggi berasal dari pemukiman atau local transmission," ujarnya dalam Talk Show Telaah Pergeseran Pemetaan Zonasi Risiko Covid-19, Senin (3/8).
Advertisement
