Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengungkapkan realisasi penerapan program Kartu Tani di Jawa dan Madura pada tahun 2020 hanya 12 persen. Padahal Pokja kebijakan pupuk bersubsidi menargetkan terealisasi 65 persen sudah bisa digunakan.
"Dari target 65 persen, hanya 12 persen yang bisa menggunakan Kartu Tani," kata Asisten Deputi Prasarana dan Sarana Pangan dan Agribisnis Kemenko Perekonomian, Ismarini, dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Kementerian Pertanian, Kemenko Perekonomian, PT Pupuk Indonesia dan Himbara, di Ruang Sidang Komisi IV, Komplek DPR, Jakarta, Senin (18/1/2021).
Advertisement
Dari hasil analisis, salah satu kendala penerapan Kartu Tani yakni perhatian pemerintah daerah. Beberapa daerah yang memiliki perhatian lebih pada kebijakan ini mampu mengimplementasikan Kartu Tani secara maksimal. Salh satunya Kabupaten Batang yang implementasinya hampir 100 persen.
"Sebagai salah satu contohnya itu Kabupaten Batang, di mana implementasi Kartu Tani di sana sudah hampir 100 persen," kata dia.
Selain itu, Ismarini mengatakan tanpa program Kartu Tani pun Provinsi Lampung telah memberikan perhatian. Pemda setempat membuat kebijakan Kartu Tani Berjaya yang mirip dengan program pemerintah pusat.
Dalam program Kartu Tani Berjaya ini mengkombinasikan program Kartu Tani dengan menggunakan aplikasi berbasis android. Sehingga penyaluran pupuk bersubsidi dari dana Pemda menggunakan aplikasi.
"Mereka membuat Kartu Petani Berjaya di mana mengkombinasikan Kartu Tani dengan aplikasi," kata dia.
Dalam implementasi program tersebut memang ada hambatan penggunaan teknologi. Namun, karena aplikasi yang digunakan berbasis android, program tersebut bisa lebih mudah diterima petani.
"Ternyata mereka kalau untuk android lumayan cepat untuk sosialisasinya," kata dia.
Selain itu, para penyuluh pertanian di Lampung merupakan generasi melek teknologi. Sehingga dalam proses sosialisasinya lebih mudah.
"Mungkin pemuda, melek teknologi, mempunyai interest terhadap teknologi untuk bisa mensosialisasikan Kartu Tani di pedesaan," kata dia.
Anisyah Al Faqir
Merdeka.com
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
Sulitkan Petani, DPR Kritisi Program Kartu Tani
Komisi IV DPR RI menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama Kementerian Pertanian, Pupuk Indonesia dan mitra lainnya untuk membahas distribusi pupuk bersubsidi, Senin (18/1/2021). Ketua Komisi IV DPR RI Sudin menyampaikan beberapa hal sebelum pelaksanaan rapat dimulai.
Sudin menyinggung mekanisme penyaluran pupuk bersubsidi melalui Kartu Tani. Kartu yang dinilai akan memudahkan distribusi pupuk justru dianggap menyulitkan petani, terutama dalam masalah jaringan.
"Komisi IV masih melihat adanya persoalan untuk Kartu Tani. Jangankan bicara wifi, kartu itu kan pakai wifi, Pak Sarwo Edhy (Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementan) ingat nggak, di dekat Pelabuhan Bakauheni, sinyal HP ada nggak? Nggak ada kan, itu pelabuhan terbesar di Indonesia dan mungkin tersibuk di dunia. Begitu keluar pelabuhan nggak ada sinyal," ujar Sudin.
Jangankan di luar pulau Jawa. Sudin melanjutkan, bahkan terkadang beberapa wilayah di pulau Jawa masih mengalami susah sinyal. Padahal, pada Januari 2020, pulau Jawa diusulkan menjadi pilot project Kartu Tani karena dinilai memiliki infrastruktur teknologi yang memadai.
"Ini jadi menimbulkan pertanyaan, sejauh mana tingkat keberhasilan Kartu Tani?" tanya Sudin.
Apalagi, jumlah petani yang mendapatkan Kartu Tani masih jauh di bawah jumlah yang terdaftar di e-RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok).
"Dari jumlah petani di Lampung 687 ribu, yang nerima Kartu Tani baru 55 ribu orang," katanya.
Sudin mengatakan, Komisi IV telah meminta adanya kajian mekanisme alternatif distribusi pupuk melalui Kartu Tani.
"Kalau hasilnya tidak mendukung program Kartu Tani, Komisi IV meminta penyaluran pupuk dengan metode e-RDKK, dan Kementan diminta terus membenahi sistem dan operasional Kartu Tani. Saat sudah siap, barulah uji coba," katanya.
Advertisement
