Liputan6.com, Jakarta Pemerintah Kota Depok menanggapi pernyataan Gubernur Jabar Ridwan Kamil terkait Kota Depok di sebut daerah minim jaga jarak di Jawa Barat. Pemerintah Kota Depok mempertanyakan tolak ukur yang digunakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam memberikan penilaian.
Juru Bicara Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-10 Kota Depok, Dadang Wihana mengatakan, Kota Depok di nilai paling minim melakukan jaga jarak dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dirinya mempertanyakan sumber data dan cara tolak ukur penilaian kepada Kota Depok.
Advertisement
"Saya kurang paham sumber datanya dari mana dan bagaimana cara mengukurnya. Kami Satgas Kota Depok tetap bekerja ikhlas sesuai program yang sudah ada," ujar Dadang, Selasa (19/1/2021).
Dadang meminta, Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk fokus dan konkrit menyelesaikan masalah penanganan COVID-19 di daerah dan antardaerah. Dadang mencontohkan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat dapat membantu penyiapan isolasi OTG, penambahan tempat tidur isolasi, dan ICU di rumah sakit.
"Narasi berita diorientasikan pada bidang perubahan perilaku," ucap Dadang.
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
Pernyataan Ridwan Kamil
Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil mengatakan, memberikan penilaian kepatuhan warga terhadap disiplin memakai masker dan menjaga jarak. Penialain didapati dari data yang dilaporkan Satpol PP, TNI, dan Polri. Daerah yang paling patuh memakai masker adalah Kota Bekasi.
"Saya ucapkan terima kasih kepada Kota Bekasi, tapi yang paling tidak patuh memakai masker Kabupaten Tasikmalaya," ucap pria yang kerap disapa Emil.
Emil juga memberikan penilaian kepada Kota Depok. Menurutnya, Kota Depok merupakan daerah yang paling tidak patuh menjaga jarak, sedangkan Kota Bekasi yang paling patuh menjaga jarak.
"Jadi kepada seluruh yang sudah patuh tolong dipertahankan, untuk yang tidak patuh saya titip kepada Wali Kota atau Bupati untuk terus mengedukasi masyarakatnya," tutup Emil.
Advertisement
